Sekda Gus Gaga Dipecat, Bupati Segera Tunjuk Sekda Baru

RadarBali.com – Pascapemberhentian Sekda Gianyar IB Gaga Adisaputra sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bupati Gianyar AA Gde Bharata segera menunjuk sekda baru.

Penunjukan akan dilakukan sesuai prosedur. “Ya, tentu segera dilakukan penunjukan sekda. Kami ajukan dan mohon ke Depdagri (Kementerian Dalam Negeri, red),” ujar Bupati Gianyar AA Gde Bharata.

Menurut Bupati AA Bharata, saat ini posisi sekda hanya diisi oleh plt Sekda yang Asisten II, Gede Wisnu Wijaya.

“Secara kewajaran, kelamaan diisi sama plt kurang bagus,” ujar panglingsir puri Gianyar itu. Menurut  Bharata, untuk memilih sekda baru tidak sembarangan karena harus berdasarkan aturan.

“Ada itu, harus dilakukan sesuai prosedur,” terang bupati 68 tahun itu. Untuk memilih sekda, tentu akan berkoordinasi dengan pusat.

“Nanti dibuat pansel (panitia seleksi, red). Untuk mencari eselon tiga dan empat saka ada pansel. Kalau sekda atas izin Depdagri (Kementerian Dalam Negeri, red) dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional, red),” jelasnya.

Disinggung mengenai pemberhentian sekda dan pemberhentian Gus Gaga sebagai PNS, menurut bupati dianggap sudah sesuai ketentuan.

 “Proses sudah dilalui. Pemberhentian boleh dilakukan bupati dengan membentuk tim,” terang Bupati Bharata.

Lanjut Bharata, saat diperiksa tim yang dipimpin oleh wakil bupati Gianyar, Made Mahayastra, Gus Gaga tidak pernah datang.

Disamping itu, bupati juga mengetahui Gus Gaga menjadi pengurus partai. “Setelah dibuktikan ternyaat benar,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, hubungan antara Bupati Bharata dengan Gus Gaga adalah hubungan keluarga. “Dia masih mindon (sepupu dari orang tua, red) saya. Selama ada masalah ini nggak pernah ada ketemu. Padahal saya ingin sekali,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gus Gaga diberhentikan sebagai PNS melalui Keppres No. 00009/KEPKA/TDH/2017, yang keluar tertanggal 26 September 2017. Surat itu baru diterima Gus Gaga pada Selasa (10/10). 

Surat dengan kop burung garuda itu diteken oleh Direktur Pensiunan PNS dan Pejabat Negara, Bambang Hari Samasto.

Surat tersebut ditetapkan oleh presiden RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, tertanda Bima Haria Wibisana.