Woow….Pimpinan Dewan Minta Mobil Dinas Pajero Sport

RadarBali.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gianyar yang terdiri dari Ketua, dan dua orang wakil ketua DPRD Gianyar sesuai aturan, tidak mengembalikan mobil dinas.

Pimpinan dewan tetap mendapat fasilitas mobil. Cuma, pada rancangan ABPD 2018, mencuat rencana pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport untuk dua pimpinan dewan.

Dua pimpinan dewan yang akan difasilitasi Pajero Sport tersebut untuk Ketua DPRD Wayan Tagel Winarta dan wakil ketua, Ketut Jata. Masing-masing Pajero seharga Rp 600 juta.

Jadi untuk dua unit total seharga Rp 1,2 miliar. Sedangkan, wakil ketua Made Togog rencananya akan dianggarkan Pajero juga pada ABPD Perubahan 2018.

Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra usai rapat gabungan bersama eksekutif dan DPRD di gedung DPRD Gianyar seperti serba susah menjawab pertanyaan wartawan soal pengadaan dua unit Pajero Sport itu.

“Aduh jangan, itu mereka punya hak anggaran sendiri, mereka punya kewenangannya, legislasi termasuk pengawasan ada di mereka,” ujar Mahayastra, kemarin (24/11).

Dia menjelaskan, pengadaan dua Pajero tersebut disebut sebagai kepentingan pimpinan DPRD Gianyar dalam menjalankan tugas di Gianyar.

“Itu kepentingan teman-teman di sini, jadi mereka sah. Dan mereka memang berhak mengajukan atau menetapkan,” ujar politisi asal Payangan itu.

Mahayastra menilai, pengadaan Pajero Sport yang merupakan mobil jenis Sport Utility Vehicle (SUV) ini tidak ada kaitanya dengan bupati.

“Itu tidak ada kaitanya dengan bupati. Yang jelas mobil bupati dan wakil tidak pernah ganti. Saya sebagai wakil selama lima tahun tidak pernah minta mobil. Masih nyaman,” ungkap Mahayastra.

Mengenai teknis pengadaan, Mahayastra mengaku tidak tahu menahu. Yang jelas menurut Mahayastra, Pajero itu akan diperuntukkan bagi Tagel Adnyana dan Ketut Jata.

Sementara itu wakil lainnya, Made Togog rencananya dianggarkan pada ABPD Perubahan tahun depan. “Itu sudah masuk (di rancangan ABPD 2018, red).

Tinggal di teken pada 27 (Senin, red) nanti. Itu tidak ada kaitannya dengan kami ya, mereka (DPRD) punya anggaran sendiri,” tukasnya.