Ribuan Lulusan SMP Terancam Tak Dapat Sekolah Negeri, Ternyata Karena

GIANYAR – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 untuk tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAN/SMKN) berlangsung ketat.

Ribuan siswa yang baru lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) terancam tidak semuanya bisa tertampung di sekolah negeri.

Berdasar data, daya tampung peserta didik baru SMA/SMK Negeri Provinsi Bali, ada 7 SMAN di Kabupaten Gianyar hanya menampung 2.124 siswa dengan 59 rombel (rombongan belajar/kelas).

Sementara daya tampung 8 SMKN sebanyak 3.218 siswa dengan 90 rombel. Total  daya tampung SMAN/SMKN di Gianyar sebanyak 5.342 pelajar dengan 149 rombel.

Padahal, total lulusan 43 SMP baik Negeri maupun Swasta di Gianyar berjumlah total 7.898 pelajar.

Dengan daya tampung SMAN/SMKN yang minim, itu berarti, akan ada 2.556 lulusan SMP yang tercecer dan terancam tidak bisa diterima di SMA/SMK negeri di Gianyar.

Terlebih, dengan adanya sistem zonasi baru, para lulusan SMP di Gianyar ini bisa “saling senggol” dengan lulusan SMP dari kabupaten lain yang dekat dengan Gianyar.

Sistem baru itu, memperbolehkan siswa lintas kabupaten masuk ke SMA negeri favorit di Gianyar.

Contohnya, SMAN 1 Gianyar bisa menerima siswa terbaik dari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung,

termasuk SMAN 1 Ubud yang wilayahnya dekat Kabupaten Badung dan SMAN 1 Tampaksiring yang wilayahnya dekat Bangli.

Mengenai hal tersebut, Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar, I Wayan Adi Sucita, mengakuinya. Pihaknya akan melakukan koordinasi membahas masalah ini secepatnya.

“Rencananya kami akan rapat lagi dengan kepala sekolah, rencana rapat pekan depan. Seperti apa nanti hasilnya akan saya sampaikan ke provinsi,” ujar Sucita.

Dijelaskan Sucita, sebanyak 2.556 pelajar Gianyar yang tercecer ini masih punya alternatif. Mereka bisa saja ikut “bertarung” di SMA/SMK negeri favorit di Denpasar.

Bahkan, mereka bisa masuk ke SMA swasta yang ada di Gianyar atau swasta unggulan di Denpasar.

“Saya sempat diskusi dengan jajaran, seharusnya memang bisa dilakukan penambahan rombel, dari total 149 rombel yang ditetapkan provinsi bisa ditambah,” tukasnya.