DPRD Badung Tiga Dewan Luar Bali Sharing PAD

MANGUPURA– Tiga rombongan DPRD, dari: Kota Bandung, Jawa Barat; Kota Jogjakarta; dan Tapin, Kalimantan Selatan, berkunjung ke DPRD Badung, kemarin (14/8).

Mereka diterima anggota Komisi III DPRD Badung Wayan Sandra didampingi utusan SKPD terkait. Agendanya, belajar trik peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Rombongan DPRD Kota Bandung dipimpin Ketua Pansus APBD Deni Wahyudi, DPRD Tapin dipimpin Wahyu Nugroho, serta DPRD Jogjakarta dipimpin Wakil Ketua DPRD Ririn Banowati.

Kehadiran ketiga rombongan Dewan ini mempelajari kiat meningkatkan PAD. Sehingga dongkrak APBD daerah bersangkutan. Tujuan ini ingin dicapai rombongan DPRD Bandung dan Jogjakarta. Selain itu, Kota Jogjakarta juga ingin tahu proses pencabutan Perda Gangguan atau HO di Badung.

Rombongan DPRD Tapin libatkan Komisi I dan II, ingin melihat kesuksesan Badung bidang kesehatan; Kartu Badung Sehat (KBS), serta Badung sebagai kota layak anak (KLA).

Terkait pendapatan daerah, kata Sandra, dari tahun ke tahun meningkat. Pada 2016, PAD dirancang Rp 3,9 triliun, terealisasi Rp 4,2 triliun. Pada 2017, dirancang Rp 4,6 triliun, terealisasi Rp 5,9 triliun. Pada 2018, dirancang Rp 5,9 triliun, dan realisasi Rp 7,5 triliun. ’’Khusus pada 2019, APBD Badung dirancang Rp 10 triliun,” katanya.

Kata Sandra, 95 persen pendapatan Badung dari sektor pariwisata. Khususnya dari pajak hotel dan restoran (PHR). Karena itu, intensifikasi pemungutan pajak lebih diperketat, sehingga tidak ada kebocoran.

Caranya, pemutakhiran data wajib pajak (WP), sistem online di bidang perpajakan, pemasangan tiping box, cash register, serta web service untuk mengetahui transaksi real time.

Cukupkah? Ternyata belum. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung melakukan silence operation atau menyamar sebagai konsumen di hotel maupun restoran. Sehingga, potensi pajak bisa diketahui.

Guna menarik pendapat dari turis asing, Badung promo ke luar negeri. Pada 2017, alokasikan Rp 14 miliar untuk promo ke; Eropa, Amerika, hingga Australia.

Program kesehatan, layanan kesehatan yang tidak di-cover BPJS, ditanggung KBS, berapa pun biayanya. Penunggu pasien akan disantuni Rp 200 ribu per hari. Lansia di atas 72 tahun, akan dapat Rp 1 juta per bulan. (adv/dwi/djo)