Miris, Banyak Pegawai Negeri di Jembrana Tidak Sesuai Kompetensi

NEGARA – Selama tahun 2018, sejumlah kegiatan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di Jembrana mendapat cacatan khusus dari inspektorat Jembrana.

Selaku pengawas internal pemerintah kabupaten, menilai kinerja OPD sudah lebih baik dari sebelumnya. Namun masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki.

Salah satunya menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi. Tidak hanya internal, pihak ketiga yang mengerjakan kegiatan pemerintah juga menjadi catatan khusus.

Misalnya mengenai kegiatan pembangunan infrastruktur, meski secara umum proses sudah berjalan dengan baik, rekanan yang mengerjakan tidak konsekuen dengan pekerjaannya.

Akibatnya banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan. “Dalam rekomendasi inspektorat sudah berbunyi, bahwa ini yang harus diperbaiki,” kata Inspektur Inspektorat Jembrana Ni Wayan Koriani kemarin.

Menurutnya, pemerintah kabupaten Jembrana sudah empat kali berturut-turut menerima penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, masalah-masalah yang bisa menurunkan nilai diharapkan tidak terjadi lagi. “Untuk menjaga penilaian itu, kita sering masuk OPD melakukan audit mulai sejak perencanaan hingga evaluasi, audit kinerja juga sudah selesai dilakukan,” terangnya.

Namun demikian, Koriani mengakui masih belum maksimal baik dari OPD., sumberdaya manusia OPD diakui masih belum maksimal.

Di beberapa OPD, beberapa bidang pekerjaan tidak sesuai dengan kompetensi. Jadi harus menempatkan orang-orang yang berkompeten, saat ini karena keterbatasan SDM masih belum maksimal.

“Ada yang tidak sesuai kompetensi, walau sudah bagus, alangkah bagus sesuai dengan kompetensi,” ungkapnya.

Dalam internal inspektorat sendiri, Koriani mengakui memang masih belum maksimal karena kekurangan tenaga auditor.

Dengan penambahan empat orang auditor hasil seleksi CPNS beberapa waktu lalu, diharapkan kinerja inspektorat lebih maksimal.

”Saya tidak menyalahkan OPD, karena kami juga ada keterbatasan tenaga. Karena audit harus orang2 mengerti dan sekarang sudah lebih baik, tapi memang harus ada yang diperbaiki,” ujarnya.

Karena tahun depan, lanjutnya, di samping mengawasi OPD juga akan fokus mengawasi dana desa. Karena tahun depan laporan hasil pemeriksaan BPK dilampiri dana desa.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana dana desa hanya beberapa desa yang jadi contoh. Tahun depan dana desa satu kesatuan dengan pemerintah kabupaten.

Berdampak pada opini yang akan diterima. Sejauh ini, secara umum dana desa laporannya sudah cukup bagus, hanya beberapa desa yang laporannya masih belum.  “Apabila dana desa jelek, WTP tidak akan dapat,” ungkapnya.