UPDATE! Gubernur Bali Akui Usulkan Perubahan Nama Tol. Ini Alasannya..

DENPASAR – Kasak-kusuk dibalik polemik wacana perubahan nama tol Bali Mandara menjadi tol I Gusti Ngurah Rai akhirnya terungkap.

 

Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya mengakui bahwa dirinyalah yang telah mengajukan perubahan nama tol ke kementerian di Jakarta.

 “Memang betul, saya sebagai gubernur memang mengajukan perubahan nama tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum,” ungkap Wayan Koster saat dikonfirmasi usai memimpin sidang Paripurna Raperda Desa Adat di DPRD Bali, pada Senin (14/1).

Ada sejumlah pertimbangan hingga dirinya mengusulkan perubahan nama jalan tol.

 

Disebutkan pertimbangan perubahan nama tol itu, kata Koster, karena selain di wilayah tersebut terdapat nama bandara (I Gusti  Ngurah Rai), juga karena alasan lain seperti keberadaan patung dan jalan bypass yang sama-sama menggunakan nama I Gusti Ngurah Rai juga diakui menjadi pertimbangan dirinya untuk mengusulkan perubahan nama jalan tol.

“Maka menurut saya setelah berdiskusi ke berbagai pihak, wilayah itu seluruhnya  perlu dinamai satu kesatuan ikon yakni jalan tol I Gusti Ngurah Rai,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, dengan sejumlah pertimbangan itu, mantan anggota Komisi X DPR RI ini mengklarifikasi adanya kabar bahwa dengan usulan perubahaan nama jalan itu ada unsure kesengajaan dirinya untuk meniadakan nama yang sebelumnya dikukuhkan oleh gubernur pendahulunya.

“Sama sekali tidak ada niat meniadakan nama yang dibuat gubernur sebelumnya, sama sekali tidak. Tapi semata-mata ini untuk kepentingan menyatukan ikon transportasi tersebut,” lanjutnya.

Lalu bagaimana dengan Rumah Sakit Bali Mandara? Ditanya demikian, pihaknya tidak akan melakukan perubahan nama. “Begitu juga program Simantri dan SMA Bali Mandara di Buleleng.

Untuk RS Bali Mandara tidak di ubah tapi hanya akan perbaiki. Sedangkan SMA Bali Mandara tidak akan berubah nama karena dianggap programnya sangat baik,”jelasnya,

Hanya saja, masih terkait usulan perubahan nama jalan tol, Koster mengaku masih menunggu jawaban dari Kementerian PU.

“Itu usulan kami kepada menteri Pekerjaan Umum, kami belum dapat jawaban apakah disetujui atau tidak. Tetapi apapun pandangan-pandangan terkait hal ini kami jadi perhatian,” tutupnya.