Piutang RS Buleleng Menggunung, “Cash Flow” RS Terancam Terganggu

SINGARAJA – Kondisi keuangan di RSUD Buleleng kini cukup mengkhawatirkan. Penyebabnya, piutang rumah sakit menggunung.

Apabila tak segera dicarikan solusi, maka cash flow di RSUD Buleleng terancam terganggu. Direksi RSUD Buleleng disebut tengah berusaha mencari upaya pinjaman ke BPD Bali, agar keuangan tak terganggu.

Menurut informasi, saat ini piutang yang tercatat di RSUD Buleleng mencapai Rp 30 miliar. Sebanyak Rp 700 juta diantaranya merupakan piutang dari masyarakat yang belum mampu membayar biaya pengobatan.

Sementara sisanya, merupakan klaim biaya pengobatan di BPJS Kesehatan untuk kurun waktu Juni sampai Agustus 2019.

Dirut RSUD Buleleng dr. Gede Wiartana mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permohonan pembayaran pada BPJS Kesehatan.

Untuk kurun waktu Juni-Agustus saja, Wiartana menyebut biaya pengobatan yang sudah diklaim mencapai Rp 30 miliar.

Jumlah itu belum termasuk klaim biaya pengobatan untuk bulan September. “Bulan September ini masih kami hitung. Biasanya sebulan itu klaim kami

antara Rp 7 miliar sampai Rp 8 miliar. Jadi, tinggal ditambahkan saja,” kata Wiartana saat ditemui di RSUD Buleleng kemarin.

Piutang sebesar itu, diakui sangat mempengaruhi cash flow rumah sakit. Meski begitu, Wiartana menjamin ketersediaan obat-obatan di RSUD Buleleng.

Sementara untuk jasa pelayanan medis, RSUD masih berupaya mencari dana talangan agar tak sampai terganggu.

Rencananya RSUD Buleleng akan mengajukan pinjaman ke BPD Bali pada bulan ini. Pinjaman yang diajukan mencapai Rp 30 miliar, dengan tenor selama setahun.

Pinjaman itu diharapkan bisa menutupi kebutuhan anggaran di RSUD Buleleng. Rencana pinjaman itu pun telah disetujui DPRD Buleleng.

“Kalau bisa, dananya akan kami gunakan sampai akhir tahun. Rencananya jaminan yang kami pakai itu berita acara klaim ke BPJS. Jadi nanti kalau klaim dari BPJS cair, langsung kami bayarkan ke bank. Biar cash flow kami juga tidak terganggu,” katanya

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Elly Widiani mengatakan, utang BPJS pada RSUD Buleleng sebenarnya hanya Rp 17 miliar.

Utang itu terdiri dari klaim bulan Juni dan Juli. Klaim itu pun telah diverifikasi oleh BPJS Buleleng. “Kami memang memiliki klaim yang belum dilakukan pembayaran.

Terakhir kami membayar sampai bulan pelayanan Mei. Saat ini sudah proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kami bayarkan. Jadi kalau RSUD mau pinjam Rp 30 miliar, saya belum tahu,” kata Elly kemarin.

Menurutnya, RSUD Buleleng bisa saja mengajukan skema supply chain financial (SCF) sebagai alternatif pembiayaan.

Artinya berita acara pengajuan klaim yang telah disetujui BPJS, dapat diajukan ke bank pemerintah sebagai jaminan pembayaran.

“Proses (pembayaran klaim) di BPJS memang cukup panjang, sedangkan pelayanan di RSUD tidak boleh terputus. Kami sangat paham hal ini. Kami harap sistem (SCF) ini bisa digunakan. Sehingga cash flow tidak terkendala,” tandas Elly.