Dewan Minta Lebih Ramping, Pemkab Buleleng Usul Tiga Dinas Dilebur

SINGARAJA  – Pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya mengajukan usulan perampingan dinas ke DPRD Buleleng.

Usulan itu dibawa Asisten Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna, dan diserahkan pada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi.

Dalam rancangan yang diserahkan oleh eksekutif, terungkap ada tiga dinas yang dipastikan dilebur. Ketiganya adalah Dinas Statistik, Dinas Perikanan, serta Dinas Koperasi dana Usaha Kecil Menengah.

Rencananya Dinas Statistik akan bergabung dengan Dinas Kominfo Sandi Buleleng, Dinas Perikanan bergabung dengan Dinas Ketahanan, sementara Dinas Koperasi dan UKM bergabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

“Kalau Dinas Pemadam Kebakaran akan tetap berdiri sendiri. Sebab kalau digabung dengan Pol PP, beban kerjanya terlalu tinggi. Luas Buleleng ini kan seperempat Pulau Bali. Malah nanti kinerjanya jadi tidak optimal,” kata Putu Karuna.

Menurutnya dengan perampingan dinas, dipastikan akan ada penyesuaian pegawai yang terjadi. Khusus di tingkat eselon II dan eselon III, dipastikan tidak ada yang kehilangan jabatan.

Sementara pejabat di tingkat eselon IV, yakni setingkat kasubbag dan kasi, disebut akan ada penyesuaian.

“Kalau mau bersabar, tidak menjabat selama beberapa bulan. Karena pertengahan tahun depan juga ada pejabat eselon IV yang pensiun. Tapi kalau tidak, kami akan alihkan ke jabatan fungsional,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bapemperda Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi meminta agar pemerintah tak hanya merampingkan tiga dinas saja.

Ia meminta agar pemerintah bisa merampingkan lebih banyak dinas. Sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Menurutnya dengan jumlah dinas yang banyak, otomatis anggaran yang diberikan juga tak maksimal.

“Kalau hemat kami, lebih baik sedikit dinas. Jadi bisa fokus susun program, anggarannya juga bisa lebih besar.

Kalau terlalu banyak dinas, anggarannya juga makin sedikit. Malah hanya cukup untuk operasional dan biaya rutin saja,” kata Wandira.

Ia pun berjanji akan mengawal perampingan dinas itu, dalam pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus).

Wandira sendiri mengklaim sudah memiliki beberapa kajian, yang diharapkan bisa merampingkan dinas-dinas lain yang dianggap kurang efektif.