Warga Buleleng Mencak-Mencak, Kadek Bendesa; Kami Ini Keluarga Miskin

SINGARAJA – Sejumlah warga pemegang Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) daerah, dibuat emosi.

Mereka terkejut setelah tahu kartu yang mereka bawa, ternyata masuk dalam daftar kartu yang dinonaktifkan oleh pemerintah.

Kondisi itu ditemukan di RSUD Buleleng. Sejumlah warga dibuat emosi, karena mereka tak bisa menggunakan lagi KIS-PBI.

Padahal baru sepekan yang lalu mereka bisa menggunakan kartu itu untuk berobat. Seperti yang dialami Kadek Bendesa, warga Desa Bungkulan.

Pria yang tinggal di Banjar Dinas Sema itu terkejut setelah KIS-PBI yang dibawanya, ditolak di loket pendaftaran. Saat itu ia mengantar salah seorang kerabatnya, Komang Surya Dewi, yang mengalami kanker payudara.

“Baru minggu lalu saya kontrol. Disuruh minggu depan kontrol lagi. Kebetulan pas hari ini. Tapi katanya kartunya sudah tidak aktif. Kami ini keluarga miskin, sudah tidak punya apa-apa lagi. Sekarang mau berobat juga tidak bisa,” keluh Bendesa.

Ia sempat mengajukan protes pada petugas pendaftaran. Ia kemudian diarahkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dari sana, ia disarankan meminta informasi ke Dinas Sosial Buleleng. Namun tak ada jawaban memuaskan yang didapat.

Dirut RSUD Buleleng dr. Gede Wiartana yang ditemui terpisah, mengakui hal tersebut. Menurut Wiartana, sejak Kamis (2/1) lalu cukup banyak masyarakat yang mengajukan keluhan kepada pihak rumah sakit.

“Sebenarnya bukan hanya di RSUD saja. Mungkin di rumah sakit lain, malah di puskesmas, kemungkinan ada keluhan yang sama.

Memang kondisi ini sangat beresiko dengan keluhan masyarakat, dan harus kami jelaskan dengan baik,” kata Wiartana.

Ia mengaku pihak rumah sakit tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi kartu yang nonaktif. Sebab manajemen rumah sakit hanya fokus pada pelayanan pada pasien.

“Masalah pembiayaan itu ada mekanismenya. Kalau kartunya nonaktif, kemudian tidak ada di BDT (Basis Data Terpadu), terpaksa daftar jadi pasien umum.

Sudah kami jelaskan kondisinya seperti itu, dan kami minta keluarga pasien cek status mereka ke BPJS dan Dinas Sosial,” tukas Wiartana.