Temuan Anggota DPR RI; Punya Mobil dan Pegawai Pos Malah Dapat BLT

GIANYAR – Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu bagi masyarakat mendapat keluhan.

Anggota DPR RI Nyoman Parta mendapat keluhan langsung dari sumber warga. Dalam keluhannya itu, sumber warga menuding ada warga yang punya mobil dan pegawai kantor pos dapat BLT.

Parta yang merupakan politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati itu membenarkan menerima informasi adanya kekeliruan dalam pencairan BLT.

Keluhan itu diperoleh oleh sumber masyarakat melalui pesan WhatsApp (WA) ke handphone miliknya.

“Ada orang kaya dapat. Yang benar-benar miskin nggak dapat. Rumah mewah, mobil mewah, tanah banyak, dapat BLT,” bunyi dari pesan yang diterima Parta kemarin.

Sumber yang mengeluhkan hal itu kepada Parta juga merinci nama-nama orang yang menerima BLT tersebut. Nama-nama yang dimaksud tersebut hidup berkecukupan.

“Petugas yang berwenang langsung turun melihat kebenaran kelayakan untuk mendapat BLT. Demi kebaikan bangsa kita ke depan,” pinta sumber tadi kepada Parta.

Sumber juga membeberkan orang-orang miskin justru tidak memperoleh BLT. Bahkan, nama-nama warga miskin sudah diserahkan kepada Parta.

Terkait kekeliruan tersebut, Parta akan mengumpulkan data dulu. “Saya akan geber jika datanya akurat,” tegas Parta.

Bahkan, ada salah satu nama I Wayan Rajin, apes. Rajin yang merupakan pemegang Kartu Keluarga (KK) tidak mampu salah ketik nama.

Di KK nama Rajin tertulis I Made Rajin. Sehingga Rajin tidak memperoleh bantuan karena salah nama. Padahal, dulu ketika namanya tertulis benar, rutin menerima bantuan.

Terkait situasi tersebut, Parta akan menelusuri kekeliruan tersebut. Untuk kasus Rajin yang salah nama di KK, Parta berharap ada solusi.

“Siapapun namanya, kan bisa dibuatin keterangan. Jangan karena salah penulisan, jadinya tidak dapat,” keluh Parta.

Dia mengaku, masalah yang menimpa Rajin tersebut terjadi lantaran salah ketik. “Yang mengetik kan (pegawai, red) pemerintah. Masak korbannya rakyat,” tegas mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali periode 2014-2019 itu.