Biayai Program KIS – PBI, Buleleng Masih Butuh Tambahan Rp 4 Miliar

SINGARAJA – Pemerintah Kabupaten Buleleng masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 4 miliar. 

Anggaran sebesar itu dibutuhkan untuk memastikan program Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) bisa berlangsung hingga akhir tahun ini.

Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan terkait kelangsungan program  KIS-PBI di Ruang Rapat Sekkab Buleleng kemarin.

Rapat itu dipimpin Sekkab Buleleng Gede Suyasa, serta dihadiri sejumlah pihak terkait.

Seperti BPJS Cabang Singaraja, DPRD Buleleng, Bappeda Buleleng, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng.

Ditemui usai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari menyebut, ada kekurangan anggaran untuk menuntaskan program KIS-PBI. 

“Dengan situasi covid ini, ada beberapa kebijakan yang harus dikeluarkan,” kata Rani. Menurutnya dewan akan segera melakukan pembahasan secara internal. 

Sehingga kekurangan anggaran dapat segera diselesaikan dalam pembahasan APBD Perubahan 2020.

“Hari ini kami menyamakan persepsi saja dulu. Selanjutnya kami akan bahas lewat rapat formal di DPRD. Kami harap ini dapat segera diselesaikan. 

Sebab dalam masa pandemi ini, grafik masyarakat yang mengalami sakit, akan menunjukkan tren meningkat,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekkab Buleleng Gede Suyasa yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, sesuai Perpres 64 Tahun 2020, terjadi perubahan tarif iuran untuk KIS-PBI. 

Tarif iuran yang tadinya Rp 42ribu per bulan, kini turun menjadi Rp 25.500 per orang. Sehingga ada pengurangan beban pembayaran.

Menurut Suyasa, untuk menyelesaikan program KIS-PBI, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 97 miliar. 

Anggaran itu bersumber dari urunan antara Pemkab Buleleng dengan Pemprov Bali. “Kami sudah lakukan penyisiran. 

Dengan penurunan harga itu, ada selisih lebih bayar Rp 9,7 miliar. Tapi masih ada kekurangan,” kata Suyasa.

Idealnya, untuk menyelesaikan anggaran KIS-PBI pemerintah membutuhkan anggaran Rp 13,7 miliar. 

Dengan hasil penyisiran sebesar Rp 9,7 miliar, artinya pemerintah masih butuh anggaran sebesar Rp 4 miliar lagi. Suyasa menyebut anggaran ini akan dipasang pada APBD Perubahan 2020.

“Dalam rancangan APBD Perubahan 2020 sudah kami pasang. Tinggal pembahasan di dewan saja. Sehingga bulan Desember ini klir semuanya. 

Kalau sudah terpasang, setiap bulan kami akan buka tambahan kuota antara 1.500 sampai 2.000 orang per bulan. 

Sehingga pada bulan Desember, kita sudah bisa merasakan layanan UHC (universal health coverage) lagi,” pungkasnya.