Miris, Buleleng Mulai Krisis Air Bersih, BPBD Kesulitan Suplai Air

SINGARAJA – Krisis air bersih mulai menghantui desa-desa di Buleleng. Setidaknya ada lima desa di Buleleng yang meminta suplai air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sayangnya BPBD Buleleng belum mampu melakukan suplai berkala tiap hari, karena armada yang terbatas.

Data di BPBD Buleleng menunjukkan, saat ini ada lima desa yang mengalami krisis air bersih. Desa-desa itu yakni Desa Madenan di Kecamatan Tejakula,

Desa Sawan di Kecamatan Sawan, Desa Kaliasem di Kecamatan Banjar, Desa Selat di Kecamatan Sukasada, dan Desa Pangkungparuk di Kecamatan Seririt.

Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Ida Bagus Suadnyana mengatakan, masalah krisis air bersih itu baru mencuat sejak sepekan terakhir.

“Kalau di Sawan dan Pangkungparuk itu mungkin sudah sebulan lalu rutin disuplai air bersih. Kalau desa-desa lainnya baru dalam minggu ini mengajukan permintaan air,” kata Suadnyana.

Fakta itu menunjukan bahwa masalah krisis air bersih pada tahun ini relatif tertangani bila dibandingkan dengan tahun 2019 lalu.

“Kalau tahun lalu kami ada 17 desa di 7 kecamatan yang harus dikirimi air secara berkala. Astungkara tahun ini tidak terlalu parah,” imbuhnya.

Meski tak terlalu parah, Suadnyana mengaku pihaknya justru cukup kesulitan menyuplai air bersih. Sebab hanya ada dua armada yang siap menyuplai air bersih secara berkala.

Satu armada merupakan milik BPBD Buleleng sementara armada lainnya milik PDAM Buleleng. Selama ini armada PDAM Buleleng menyuplai air bersih secara berkala ke Pangkungparuk.

Sementara armada BPBD Buleleng menyuplai air bersih ke desa lainnya. Tahun lalu sebenarnya ada tiga unit armada yang siap menyuplai air bersih.

“Biasanya kami pinjam armada ke provinsi. Tapi, kondisi kendaraannya sedang rusak. Armada di Kota Denpasar juga rusak. Jadi hanya ada armada di kantor dengan armada PDAM saja. Ini yang kami optimalkan,” katanya lagi.

Rencananya BPBD Buleleng akan mengajukan pengadaan satu unit mobil tangki pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rencana pengadaan itu diharapkan bisa dicantumkan dalam APBD Induk 2021 mendatang. Mengingat kondisi mobil tangki yang ada di BPBD kini juga sudah uzur.