PEN Belum Ada Kepastian, APBD Buleleng 2021 Tetap Disahkan

SINGARAJA – DPRD Buleleng tetap mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Buleleng untuk tahun anggaran 2021 mendatang.

Meski hingga kini belum ada kejelasan seberapa banyak pinjaman dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan pada daerah.

Pengesahan APBD 2021 itu dilangsungkan lewat rapat paripurna DPRD Buleleng yang dilangsungkan kemarin.

Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Sementara dari pihak eksekutif hadir Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra.

Meski telah disahkan, APBD Buleleng harus menjalani proses penyesuaian. Sebab angka defisit yang dipasang saat ini cukup besar.

Mencapai 21,79 persen dari total APBD. Mengingat dalam rancangan APBD 2021, pemerintah masih memasang program PEN yang diharapkan dibiayai melalui skema pinjaman daerah.

Sedangkan hingga kini belum ada kepastian seberapa banyak dana PEN yang akan dikucurkan pada pemerintah daerah.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, pihaknya masih menanti kepastian besaran dana PEN yang diberikan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Setelah ada kepastian besaran dana yang dikucurkan, pihaknya hanya tinggal melakukan penyesuaian saja.

Penyesuaian itu bisa saja dilakukan saat proses verifikasi APBD di Pemprov Bali, atau melalui skema perubahan mendahului.

 “PEN itu kan nanti sifatnya penyesuaian, sekarang APBD di verifikasi dulu oleh Provinsi. Setelah adanya evaluasi dari Gubernur Bali,

baru ada kepastian berapa PEN yang diterima Buleleng. Setelah itu baru dilakukan penyesuaian dan minta persetujuan DPRD,” kata Agus Suradnyana.

Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menyebut jika DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah membuat sebuah kesepakatan.

Ketika nantinya Pinjaman PEN tidak disetujui sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat, akan dilakukan proses perubahan mendahului atas APBD Buleleng tahun 2021.

“Kan biasa kalau ada transfer dana masuk atau berkurang mekanismenya begitu. Nanti TAPD akan menyampaikan

perubahan mendahului. Nanti sifatnya hanya penyampaian saja, tidak ada pembahasan lagi,” ujar Supriatna.