Warga Miskin Tercecer Jaminan Kesehatan, Minta Pasang Dana Talangan

SINGARAJA – DPRD Buleleng kembali mendesak pemerintah daerah memasang dana talangan. Dana itu diperuntukkan bagi biaya pengobatan masyarakat miskin, yang tidak terjangkau jaminan kesehatan pemerintah.

Dewan menilai anggaran ini mendesak dipasang, karena banyak masyarakat yang tercecer dari jaminan kesehatan. Sehingga kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, saat melakukan kunjungan ke RSUD Buleleng kemarin.

Supriatna melihat dari dekat sejumlah masyarakat miskin di Buleleng yang harus menjalani pengobatan di rumah sakit. Mereka berharap tetap mendapat pelayanan terbaik, meski tak memiliki biaya yang cukup.

Salah satunya dialami oleh keluarga I Gede Artha. Putra dari Gede Artha, yakni Kadek Juna Dwipayana, terpaksa dirawat di RSUD Buleleng karena terkena air panas.

Dampaknya kulit wajah dan dada Juna Dwipayana melepuh. Keluarga ini sempat meminta pulang paksa dari rumah sakit, karena tak memiliki biaya.

Supriatna menyebut kejadian yang menimpa I Gede Artha tak hanya sekali. Ada pula beberapa kejadian lain yang terjadi sepanjang tahun ini.

Peristiwa itu mencuat sejak awal tahun 2020 ini. Terutama sejak status Universal Health Coverage (UHC) dicabut. Padahal status itu sempat disandang pada tahun 2020 lalu.

“Sebenarnya sejak tahun lalu kami sudah dorong agar pemerintah daerah memasang dana talangan. Karena banyak masyarakat yang belum tercover dalam JKN.

Belum lagi masalah data yang tidak update. Kalau kita UHC, sebenarnya kan kita dapat keistimewaan. Kartu KIS yang dibuat, bisa aktif pada hari itu juga. Tapi karena tidak UHC lagi, kita tidak dapat privilege itu lagi,” kata Supriatna.