Rencana Dibangun 2021, Warga Khawatir Ganti Rugi Lahan Tak Sesuai

TABANAN – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), kian serius mengerjakan proyek jalan tol Gilimanuk – Mengwi.

Tahap awal adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak proyek tol. Setelah Jembrana, sosialisasi dilakukan kepada masyarakat Tabanan.

Camat Marga I Gusti Agung Alit Adiatmika mengaku sudah mendengar rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk – Mengwi, yang melintas di wilayahnya.

Bahkan, di wilayah Kecamatan Marga ada empat desa yang terkena dampak. Di antaranya Desa Selanbawak, Desa Marga, Desa Marga Dauh Puri, dan Desa Tegal Jadi.

Empat desa di Kecamatan Marga sekitar ratusan warga dan rumahnya juga akan terimbas pembangunan jalan tol yang rencananya dibangun tahun 2021 ini.

“Tapi, saat ini belum ada sosialisasikan ke masyarakat karena lokasinya belum final. Mungkin akan ada pembahasaan lanjutan lagi. Kami baru mendengar informasi, namun survei penlok sudah dilakukan oleh tim konsultan,” ujar I Gusti Agung Alit Adiatmika.

Yang jelas, kata dia, rencana pembangunan proyek jalan tersebut tersebut ternyata menimbulkan pro dan kontra di masyarakat khusus pada lokasi empat desa yang terkena proyek jalur tol.

Dari masyarakat di empat desa ini justru ada yang menyambut baik, karena warga yang memiliki lahan namun tak produktif kini digunakan sebagai jalur tol.

Di sisi lain ada juga masyarakat yang mengeluhkan dan tidak setuju. Sebagian warga bahkan ada yang resah, gelisah hingga stress memikirkan rencana tersebut.

Sebab, ketika rumah mereka dilalui jalur tol, mereka yang terdampak harus mencari lahan baru lagi untuk rumah barunya.

Terlebih lagi di Bali dengan kepercayaan Umat Hindu banyak prosesi yang harus dilalui dan membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya yang sangat besar.

“Warga juga khawatir ganti rugi tidak sebanding dengan nilai harga rumah dan lahan,” ujar I Gusti Agung Alit Adiatmika.

Disinggung mengenai pembahasan jalur tol tersebut, pihaknya saat ini masih menunggu keputusan final dari pusat sehingga belum berani melakukan sosialisasi ke masyarakat. Saat ini kan baru dilakukan kajian dari pihak konsultan.

“Belum ada sosialisasi karena belum final. Mungkin nanti menunggu keputusannya dulu,” tandasnya.