Banjir Bandang Terjang Jembrana, Perlindungan Kawasan Hutan Disorot

NEGARA – Pasca banjir bandang di tiga desa di Kecamatan Pekutatan, kawasan hutan di hulu sungai yang terjadi banjir mendapat sorotan.

Karena melihat dari kayu yang terbawa banjir bandang, banyak kayu dari hutan berukuran besar terbawa banjir bandang.

Sehingga pengelolaan hutan di hulu sungai diperbaiki agar tidak ada lagi banjir bandang seperti yang telah terjadi.

Wakil ketua DPRD Jembrana I Wayan Suardika mengatakan, meski kewenangan hutan lindung pada Provinsi Bali, pemerintah kabupaten Jembrana semestinya yang memiliki wilayah harus memberikan perhatian juga.

Pelaksanaan kebijakan perhutanan desa harus dilaksanakan dengan baik. “Pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana kerja, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menjaga kelestarian hutan,” ungkapnya.

Politisi dari Partai Golkar yang saat ini meneliti tentang hutan untuk disertasinya ini menyebut, kehutanan sosial berkelanjutan harus simbang antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

“Pada prinsipnya mendukung dengan kebijakan hutan sosial dari pemerintah, sehingga masyarakat boleh mengelola hutan,” ungkap Suardika.

Program hutan desa ini, lanjutnya, sangat baik karena sudah memperhatikan aspek ekonomi berkelanjutan, aspek ekologi lingkungan,

aspek sosial bisa menghilangkan konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan dan aspek kelembagaan yang harus dikelola dengan baik.

“Aspek kelembagaan yakni lembaga pengelola hutan desa manajemen harus bagus dengan meningkatkan kinerjanya,” terangnya.

Namun demikian, pelaksanaan harus sesuai dengan rencana kerja. Kawasan hutan desa mesti ditanami tanaman buah berkayu, misalnya durian manggis dan tanaman buah berkayu.

Sehingga, masyarakat bisa mendapat manfaat dari buahnya yang bernilai ekonomi dan hutan menjadi lestari.

“Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan pendampingan oleh pemerintah. Jadi tidak baru ada banjir mau bergerak, harus berkelanjutan,” ujarnya.

Apabila sesuai dengan rencana kerja yang benar, maka nantinya bisa menjadi hutan wisata. Paling tidak dalam setiap hektarnya ada ratusan pohon buah berkayu.

Misalnya, dalam satu kawasan ditanami pohon durian, sehingga nantinya bisa berpotensi menjadi kawasan wisata durian.  

“Kalau ditanami pisang semua, maka saat kemarau akan kering dan musim hujan berpotensi longsor dan banjir,” terangnya.

Terpisah Kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan unit pelaksana teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat Agus Sugianto mengatakan, mengenai kawasan hutan di Jembrana sudah terbagi menjadi tiga blok.

Blok hutan lindung, blok pemanfaatan dan blok khusus. “Blok khusus ini diproyeksikan untuk kepentingan niskala dan kepentingan khusus lainnya misalnya masyarakat menggunakan air dari dalam kawasan hutan untuk pura,” ungkapnya.

Kawasan hutan di utara wilayah Pekutatan, terdapat tiga sungai atau tukad. Di antaranya Tukad Mendewi, Tukad Yehsatang dan Tukad Pulukan.

Pada saat sebelum terjadi banjir, curah hujannya sangat tinggi di hulu. Disamping itu, karakter hutan di kawasan hutan Bali Barat banyak sungai, sekitar 20 sungai di kawasan hutan Jembrana.

“Kontur kawasan hutan di Jembrana ada banyak jurang, lembah yang bisa menjadi potensi atau bisa jadi bencana atau tidak jadi apa-apa. Tergantung cara mengelola,” terangnya.

Karena karakter hutan yang banyak sungai tersebut, banjir bisa terjadi dimana saja. Tergantung curah hujan tinggi di hulu.

Karena daerah aliran sungai di Jembrana panjang, bahkan ada yang mencapai 22 kilometer yang juga memiliki anak sungai cukup banyak.

Sehingga dengan DAS yang panjang dengan anak sungai yang banyak, ketika hujan maka air akan mengalir deras dengan volume tinggi.

Jadi, pasca Undang-undang 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan hutan produksi lindung ada pada provinsi.

Tetapi pengelolaannya diberikan pada masyarakat, sehingga menjadi program bersama untuk menjaga kelestarian hutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yakni dengan menanam pohon buah.

“Saya optimis bisa di Jembrana. Ini butuh semua pihak untuk bersama-sama untuk mengelola hutan, karena ada potensi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.