Gelar Lokasabha, Wabup Sutjidra Ingatkan Soal Sampradaya Non Dresta

SINGARAJA – Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, mengingatkan agar Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Buleleng benar-benar membentengi umat.

Sehingga umat dapat terhindar dari aktivitas sampradaya non dresta. PHDI juga diminta berperan aktif meningkatkan wawasan umat

terhadap konsesus bernegara, sehingga tidak terlibat dalam gerakan yang berpotensi merongrong keutuhan negara.

Hal itu diungkap Wabup Sutjidra, saat membuka Lokasabha VIII PHDI Buleleng, di Aula Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja, Sabtu kemarin (20/2).

Lokasabha itu mengagendakan pemilihan ketua umum. Dalam lokasabha, disepakati I Gde Made Metera yang juga Rektor Unipas akan memimpin PHDI Buleleng hingga tahun 2026 mendatang.

Dalam sambutannya, Wabup Sutjidra menegaskan PHDI harus mampu menjadi lembaga yang memberikan pertimbangan serta masukan melalui sinergi dengan tokoh agama dan kemasyarakatan.

Ini diperlukan untuk membentengi masyarakat dari tindakan radikalisme. Serta ajaran-ajaran yang melenceng dari ajaran agama Hindu yang dapat memecah belah umat.

“Saya harapkan PHDI khususnya PHDI Buleleng bisa membentengi umat dari ajaran yang tidak sesuai. Seperti apa yang tercantum

dalam kesepakatan bersama PDHI Bali dengan MDA Bali, yang disebut dengan sampradaya non dresta,” kata Wabup Sutjidra.

Organisasi juga diminta memajukan dan menjaga keharmonisan umat. Sehingga mampu membawa organisasi keagamaan ini ke arah kesempurnaan dengan dasar kepercayaan dan keyakinan yang mendalam.

“Sekarang masalah yang dihadapi umat Hindu sangat kompleks.  Seperti yang sekarang merebak itu ada aliran-aliran yang masuk.

Itu bisa membuat rancu umat kita. Disinilah peran strategis PHDI dalam menangani masalah tersebut,” tegasnya.

Sutjidra juga mengingatkan agar lembaga parisadha mengoptimalkan fungsi organisasi. Mengingat di seluruh desa juga terbentuk parisadha. Sehingga peran PHDI dalam melakukan sosialisasi pada umat menjadi lebih optimal.