Belum Final, Bupati PAS: Kalau Ribut, Terus Batal, Siapa Tanggungjawab

SINGARAJA – Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) rupanya enggan berkoemntar banyak terkait rencana pembangunan bandara internasional baru di Bali Utara.

Utamanya di wilayah Buleleng Barat. Bupati PAS menyebut akan menyerahkan pembahasan bandara itu pada pihak yang yang lebih berkompeten.

Bupati Agus Suradnyana mengatakan, pihaknya selama ini memang tak mau bicara banyak terkait wacana pembangunan bandara di Bali Utara.

Sebab hingga kini rencana pembangunan bandara belum final. “Kalau diributkan, terus batal lagi lokasinya, siapa yang tanggungjawab. Makanya saya diam saja,” kata Bupati Agus.

Ia mengaku selama ini wacana pembangunan bandara di Bali Utara kembali gencar. Terutama di media sosial. Ia mengaku terus memantaunya.

Namun, dia tak mau berkomentar, karena bukan ranahnya. Sebab bupati tak memiliki wewenang apa pun dalam penetapan lokasi.

“Saya tahu ada yang membiayai. Saya nggak lawan. Meski arahnya menyerang saya secara pribadi. Yang melakukan penetapan lokasi itu kan Pak Gubernur.

Bukan saya. Tentu beliau menetapkan bersama Menteri Perhubungan, dengan pertimbangan yang matang,” imbuhnya.

Terkait rencana pengembangan bandara baru di wilayah barat, Bupati Agus mengaku hal itu sudah menjadi ranah pemerintah pusat.

Menurutnya dulu rencana pembangunan bandara di Desa Kubutambahan sudah mendekati final. Hanya saja masih ada persoalan terkait tanah adat di Kubutambahan.

Sementara rencana pembangunan bandara baru di Desa Sumberklampok, sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Tinggal Kementerian Lingkungan Hidup, karena di sana ada taman nasional. Masalah itu saya tidak komentar, karena bukan kompetensi saya di sana. Silakan itu dibuatkan kajian oleh tim ahli,” tandas Agus.

Sekadar diketahui pada Selasa (16/2) pekan lalu Komisi IV DPR RI sempat mendatangi Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

Komisi yang membidangi masalah pertanian, perkebunan, lingkungan hidup dan kehutanan itu sengaja mendatangi taman nasional,

karena mendapat informasi bahwa lahan taman nasional seluas 60 hektare akan terdampak proyek bandara.

Saat itu Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memberi sinyal bahwa DPR tak setuju dengan pembangunan bandara di Sumberklampok.

Menurutnya, pemanfaatan taman nasional dalam proyek pembangunan bandara, sangat sulit. Karena di dalam taman nasional terdapat banyak ekosistem yang dilindungi.

Lebih lagi DPR  RI mengaku belum mendapat kajian detil terkait rencana pemanfaatan lahan TNBB. Sebab keberadaan bandara berpotensi membuat satwa punah.

“Jangankan suara pesawat, dengar suara mobil saja lari dan stress. Kalau stress, nanti mati. Saya sangat dukung pembangunan, apalagi di Bali. tapi tolong dibuat kajian detil.

Dilaporkan ke komisi IV, baru ditindaklanjuti. Karena kami dapat informasi awal dari kementerian, bandara baru itu di dekat Singaraja, kenapa sekarang tiba-tiba pindah, ujarnya.