Tekan Pandemi, Satgas Covid-19 Buleleng Wajibkan Tiap Desa Buat Posko

SINGARAJA – Seluruh desa maupun kelurahan di Buleleng diwajibkan membuat posko penanggulangan covid-19.

Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng mengklaim, posko itu dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja relawan desa dan Satgas Gotong Royong yang berbasis pada desa adat.

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Gede Suyasa mengatakan, selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan, seluruh desa/kelurahan memang wajib membentuk posko.

Selama masa PPKM seluruh desa wajib melakukan pembatasan aktivitas. Sekalipun berada pada zona hijau.

“Meski zona hijau ya wajib buat posko. Apalagi kalau zona merah. Posko ini untuk memudahkan koordinasi, komunikasi, dan kinerja di lapangan.

Karena ada langkah-langkah tertentu yang dilakukan selama masa PPKM mikro,” kata Gede Suyasa.

Untuk desa-desa yang masuk zona hijau misalnya. Tidak dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat.

Hanya dilakukan optimalisasi tracing dan tes di desa tersebut. Tim medis hanya mengoptimalkan proses penelusuran kontak erat maupun suspek di desa tersebut.

Sementara desa yang masuk dalam zona merah dilakukan pembatasan aktivitas secara ketat.

“Tidak boleh ada orang yang berkumpul lebih dari 3 orang. Pemantauan dilakukan secara ketat oleh adat, linmas, TNI, Polri, dan Pol PP. Pembatasan aktivitas ekonomi juga lebih ketat,” jelas Suyasa.

Lebih lanjut Suyasa mengatakan, sejumlah desa kini sudah mulai menyiapkan lokasi karantina secara mandiri.

Seperti Desa Pejarakan, Desa Pengastulan, Desa Tukadmungga, dan Desa Bukti. Rata-rata lokasi karantina mandiri menggunakan fasilitas berupa villa.

Mantan Kadisdikpora Buleleng itu menyebut, pembiayaan karantina mandiri yang dilakukan desa, dilakukan lewat APBDes.

Suyasa meyakini hal itu tak terlalu meyakini APBDes. Sebab Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa sudah mewajibkan desa melakukan refocusing anggaran sebesar 8 persen dari dana desa.

“Kecuali kelurahan, saat ini masih dibiayai dari BTT APBD. Karena refocusing di kelurahan belum selesai. Kalau sudah selesai, nanti juga akan dibiayai oleh kelurahan,” tukas Suyasa.