Bantuan Provinsi Macet, Pemkab Buleleng Kalang Kabut, Proyek Batal

SINGARAJA – Program kegiatan di internal Pemkab Buleleng dipastikan tersendat. Penyebabnya sejumlah sumber pendanaan kegiatan pemerintah belum menunjukkan kepastian. Mulai dari pendapatan pajak, retribusi, hingga Dana Alokasi Umum (DAU) belum dipastikan kapan cair.

 

Yang terbaru, pendanaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Bali juga ditunda. Hal ini membuat Pemkab Buleleng kalang kabut.

Praktis sejumlah program kegiatan pun ditunda. Bahkan beberapa program pemerintah yang sudah masuk dalam tahap tender, terpaksa dibatalkan untuk sementara waktu. Salah satunya adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bung Karno.

 

Sekkab Buleleng Gede Suyasa yang dikonfirmasi kemarin mengakui saat ini terjadi penundaan pendanaan dari beberapa sumber keuangan daerah. Pihaknya telah menyurati seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menunda program kegiatan yang telah direncanakan.

 

“Semua kegiatan agar ditunda dulu, terutama yang pendanaannya belum memiliki kepastian realisasi. Saat ini prioritaskan kegiatan rutin saja dulu,” kata Suyasa saat ditemui sore kemarin (3/3).

 

Suyasa menyebut ada dua sumber pendanaan yang tertunda. Yakni pendanaan yang bersumber dari DAU, sebab saat ini masih dilakukan refocusing anggaran lebih dulu. Selain itu pendanaan yang bersumber dari BKK Pemprov Bali. Mengingat adanya surat dari Sekprov Bali Dewa Made Indra yang intinya meminta seluruh daerah menunda kegiatan yang bersumber dari keuangan provinsi.

 

“Jadi untuk sementara yang bisa jalan itu dari DAK (Dana Alokasi Khusus) saja dulu. Karena DAK itu sudah ada kepastian lewat Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan DAU masih harus refocusing dulu,” jelasnya.

 

Khusus kegiatan yang bersumber dari BKK Pemprov Bali, Suyasa menyatakan kegiatan sudah ditunda. Di antaranya pembangunan RTH Bung Karno tahap IV yang nilainya Rp 19 miliar, pengembangan SPAM Air Sanih-Tejakula yang nilainya mencapai Rp 15 miliar, pengadaan sarana alat kesehatan di RSUD Buleleng senilai Rp 15 miliar, dan pembangunan tower bersama senilai Rp 10 miliar. Itu baru untuk kegiatan fisik saja. BKK Pemprov Bali sendiri dipasang sebanyak Rp 105,9 miliar dalam struktur APBD Kabupaten Buleleng.

Bukankah pembangunan RTH Bung Karno sudah masuk dalam tahap tender? Suyasa tak menampiknya. Ia menyebut proses tender baru sebatas tahap pengumuman. Sehingga masih bisa dilakukan penundaan.

 

“Baru pengumuman, belum ada penetapan pemenang. Jadi sudah dibuatkan penundaan,” tukasnya.