Tunda Klinik Jantung Terpadu, Dirut RS Buleleng Sesalkan Satu Hal Ini

SINGARAJA – Direksi RSUD Buleleng memutuskan menunda pembangunan klinik Pelayanan Jantung Terpadu (PJT).

Penyebabnya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemprov Bali yang dialokasikan pada RSUD Buleleng, belum ada kepastian.

Dirut RSUD Buleleng dr. Putu Arya Nugraha Sp.PD. mengatakan, RSUD sebenarnya sudah menyusun rencana pemanfaatan dana yang bersumber dari BKK.

Yakni pembangunan klinik PJT. Untuk pembangunan klinik itu, Arya menyebut rumah sakit butuh dana Rp 15 miliar hingga Rp 18 miliar.

Menurutnya, urgensi klinik PJT sangat penting. Sebab dalam 10 tahun terakhir, sejumlah penyakit terus menunjukkan tren peningkatakn.

Seperti stroke, gagal ginjal, diabetic foot, serta gagal jantung. Sayangnya pengobatan terhadap pasien gagal jantung, tidak pernah dilakukan secara paripurna di RSUD Buleleng.

Sebab keterbatasan peralatan. “Penyakit jantung itu kan harus dilakukan intervensi primer. Begitu ada gumpalan darah pada jantung,

langsung dilakukan katerisasi jantung. Jadi gumpalan itu disingkirkan, ditarung ring. Selama ini kan kami hanya lakukan terapi obat saja,” jelas Arya.

Dampaknya sejumlah pasien yang mengalami gangguan jantung, terpaksa dirujuk ke RS Sanglah Denpasar. Dalam sebulan, tak kurang dari 20 orang pasien harus dirujuk ke Denpasar.

Padahal, RSUD Buleleng sudah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk melakukan pelayanan. Namun belum didukung oleh peralatan yang memadai.

“Ahli jantung ada dua orang, ahli syaraf yang sudah biasa melakukan kateter juga sudah ada. Tinggal peralatan saja. Kalau peralatan ada, kami siap menyekolahkan dokter kami dengan biaya sendiri,” imbuhnya.

Apabila klinik PJT telah berdiri, ia optimistis pelayanan medis di Bali akan semakin baik. Terlebih saat ini Buleleng sudah memiliki dukungan SDM dokter lewat berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha.

“Karena medis ini harus selalu berpikir ke depan. Kalau tidak begitu, ya nanti warga kita berobatnya ke Singapura atau Malaysia. Bagi kami yang mendesak saat ini ya penanganan jantung terpadu ini,” demikian Arya.

Asal tahu saja BKK dari Pemprov Bali dipastikan tertunda pencairannya. Dampaknya sejumlah kegiatan turut tertunda. Salah satunya pengadaan sarana alat kesehatan di RSUD Buleleng senilai Rp 15 miliar.

Ada pula pembangunan RTH Bung Karno Tahap IV senilai Rp 19 miliar, dan pengembangan SPAM Air Sanih-Tejakula senilai Rp 15 miliar.