Minim Siswa, 28 SD di Tabanan Dilebur Jadi 14 pada Tahun Ajaran 2021

TABANAN – Dinas Pendidikan Tabanan memastikan bahwa regrouping sekolah atau melebur beberapa sekolah lainnya di Tabanan tetap akan dilakukan.

Regrouping sekolah ditempuh selain karena faktor banyak sekolah yang jumlah siswanya terbatas, juga sebagai upaya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Regrouping sekolah sudah pasti itu. Dan Juni ini akan terbit SK bupatinya. Jadi sebelum tahun ajaran baru kita sudah regrouping,” kata Kepala Dinas Pendidikan Tabanan I Nyoman Putra, ditemui, Selasa (25/5).

Putra menyatakan bukan tanpa sebab pihaknya di Disdik melakukan regrouping sekolah khususnya pada sekolah dasar (SD). Sejatinya untuk efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan dan juga menyiasati sekolah yang mengalami kekurangan tenaga guru. 

Meski tahun ini formasi untuk P3K guru telah dibuka lowongannya. Namun Tabanan masih kekurangan tenaga guru.

“Dari data kami sebanyak 28 sekolah dasar (SD) yang diregrouping menjadi 14 sekolah SD. Itu tersebar di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Tabanan. Hanya wilayah kecamatan Tabanan saja yang SD-nya tidak diregrouping,” jelas Putra.

Sekolah dasar yang di regrouping salah satu berada di Kecamatan Baturiti. Di sana sekitar 10 SD berada di 5 desa digabungkan menjadi 5 sekolah.

Kemudian sisanya berada di Kecamatan Kerambitan, Kediri dan kecamatan lainnya di Tabanan.   

Pertimbangan lainnya regrouping sekolah pada jenjang sekolah dasar. Minimnya jumlah siswa pada sekolah tersebut yang dari tahun ke tahun jumlah siswanya di bawah 60 orang. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Melakukan regrouping sekolah juga sebagai upaya untuk mengurai pemerataan jumlah guru di masing-masing karena di Tabanan sendiri masih kekurangan tenaga pendidik.

Namun yang paling penting regrouping sekolah sebagai antisipasi sekolah tersebut agar tidak nantinya kehilangan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Selain itu sudah jelas jika sekolah tiga tahun berturut-turut sekolah tersebut siswanya di bawah 60 orang ke bawah, berpotensi tidak dibayarkan dana bos.

“Lebih baik dalam satu desa lengkap jumlah guru dan standar jumlah siswanya. Sehingga mutu standar pendidikan berjalan dan efektivitas belajar,” tandasnya.