Dewan Bali Beri Pandangan Umum Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2023

DENPASAR, Radar Bali- DPRD Bali menggelar Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022, Senin (3/10). Rapat mengagendakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry dan dihadiri langsung Gubernur Bali, Wayan Koster. “Pandangan umum fraksi, nantinya untuk dapat dikaji dan dicermati dalam pembahasan raperda selanjutnya,” jelas Sugawa Korry.

I Kadek Setiawan yang menyampaikan pandangan umum Fraksi PDIP mengapresiasi eksekutif Bali yang dalam situasi pandemi Covid-19 mampu mengawal pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana strategis berjalan sesuai target dan rencana. Buktinya hingga pertengahan tahun 2022 berbagai pembangunan infrastruktur monumental sedang dan telah diselesaikan. “Setelah 2 tahun lebih menghadapi pandemi Covid-19, dengan upaya penanganan yang baik, terbukti mampu tetap eksis dan dapat melaksanakan program-program pembangunan prioritas,” paparnya.

Kian melandainya pandemi Covid-19 dan tingginya ketercapaian vaksinasi di Bali imbuhnya memberikan efek positif. Buktinya Bali kembali tumbuh sebagai destinasi wisata yang nyaman, aman, dan mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Kondisi ini berdampak pada pemulihan perekonomian Bali. Mulai bangkit, Setiawan optimis pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2023 yang diproyeksikan tumbuh sampai dengan 5 persen akan tercapai. “Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong kepada Saudara Gubernur untuk melakukan usaha yang maksimal dan inovatif menggali sumber-sumber ekonomi yang baru dalam meningkatkan PAD Provinsi Bali,” tegasnya.

I Wayan Rawan Atmaja yang menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar Bali menyampaikan beberapa hal penting. Salah satunya dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal, Fraksi Golkar Bali menyarankan Gubernur Koster menambah penyertaan modal di Bank Pembangunan Daerah Bali. Termasuk mendorong kabupaten dan kota untuk menambah penyertaaan modal guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk penambahan penyertaan modal kepada Jamkrida Bali Mandara.

Sejalan dengan tingkat perkembangan usaha kedua Perusda tersebut Rawan Atmaja menilai sudah seharusnya tingkat modal ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Saat ini banyak terjadi keluhan para nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM. Di samping karena meningkatnya beban hidup nelayan karena meningkatnya harga BBM. Berkenaan dengan hal tersebut kami menyarankan Saudara Gubernur melakukan langkah-langkah konfrehensif membantu para nelayan,” jelasnya. Pandangan Umum juga disampaikan Fraksi Demokrat, Gerindra, dan Fraksi Nasdem PSI Hanura. (adv/dwi/ken)