DENPASAR – I Nengah Tamba, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali melihat celah negosiasi antara Pemda Bali dengan PT Angkasa Pura 1 (PAP 1).
Kepada Jawa Pos Radar Bali, Selasa (3/4) kemarin, politisi asal Jembrana itu mengatakan sudah saatnya PAP 1 memberikan kontribusi bagi APBD Provinsi Bali.
Pasalnya, usulan PAP 1 terkait perluasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai seluas 47,9 hektare dipastikan berdampak langsung bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali.
Lebih-lebih bila perluasan tersebut dengan cara reklamasi. “Yang sustainable (berkesinambungan) perolehan untuk mendongkrak APBD Bali.
Ke depan alat transportasi yang sekarang akan tertelan. Kita butuh membangun MRT, LRT, atau city train.
Lalu mau dapat APBD dari mana kalau tidak dari sekarang kita meng-create sumber-sumber lain. Potensi lain,” ujar Tamba.
Tamba mengatakan, hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait tawaran keuntungan yang dijanjikan pihak Angkasa Pura 1.
“Ya, ini memang kalau masuk akal pendapat saya. Bisa sedikit menggeser sumber APBD Bali yang senantiasa bergantung
BPNKB (Bea Pajak Nomor Kendaraan Bermotor, red) yang ujung-ujungnya buat polusi dan kemacetan,” tegasnya.
Ditambahkannya, Pemda Bali dan PAP 1 perlu duduk bersama mencari solusi atau formula yang sama-sama membuat tersenyum satu sama lain.
“Betapa pentingnya kita mendapat pendapatan dari bandara. Ya ini perlu pembahasan bersama dan pihak Angkasa Pura 1 juga harus secara komprenhensif ikut menjaga Bali.
Membagi pendapatan yang mereka peroleh sedikit buat Bali untuk menjaga budaya, berbenah infrastruktur, dan sosial kemasyarakatan,” tegasnya.
“Ini baru inisiatif saya. Belum lembaga. Nanti kita akan berproses saat rapat dengar pendapat. Ini sangat penting. Kita berpikir ke depan,” sambungnya.
Tamba menyadari pikirannya menerobos eksklusivitas PT Angkasa Pura 1. “PAP punya zona teritorial. Tapi apa pun itu PAP 1 kan di Bali.
Kalau Bali penuh sesak kendaraan dan macet di mana-mana serta lingkungan rusak apa masih ada yang mau datang ke Bali? Kan PAP 1 juga rugi,” tegasnya.
Terkait kontribusi PAP bagi Pemda Bali, Tamba berpikir idealnya seperti dana PHR (pajak hotel dan restoran), namun bukan CSR. “Ini istilahnya seperti dana PHR, tapi bukan CSR,” tegasnya.
Menariknya, disinggung soal kontribusi Angkasa Pura 1 kepada Bali, Tamba mengaku tidak tahu. Dirinya juga mengatakan tidak pernah tahu berapa rupiah yang diraup PAP 1 dari Bali.
Dirinya hanya pernah mendengar desas-desus kerugian PAP 1 akibat erupsi Gunung Agung baru-baru ini. “Soal keuntungan PAP 1 saya tidak pernah tahu. Kontribusi untuk Bali juga tidak,” tegasnya.
