26.1 C
Jakarta
18 September 2024, 1:13 AM WIB

Lagi, Mahasiswa Papua Demo di Renon, Ini Tuntutannya

DENPASAR-Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua, Bali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Renon, Denpasar, Rabu (6/7/2022). Dalam unjuk rasa itu, mereka menyuarakan beberapa tuntutan. Mulai dari mencabut otonomi khusus hingga menolak rencana pemekaran sejumlah wilayah menjadi provinsi baru di tanah Papua.

 

Wemy Enembe selaku koordinator aksi mengatakan, setidaknya ada beberapa pernyataan sikap yang mereka sampaikan. Yang pertama, mereka meminta Indonesia segera bertanggung jawab atas tragedi Biak Berdarah 1998 yang telah menewaskan ratusan nyawa manusia dan rentetan pelanggaran HAM lainnya di Papua Barat. Kedua, agar ruang demokrasi seluas-luasnya dan jamin kebebasan jurnalis di Papua Barat.

 

“Yang ketiga, tarik militer (TNI-Polri) organik dan non-organik dari seluruh Tanah Papua Barat. Empat, tutup dan hentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan milik negara-negara imperialis seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo, Kelapa Sawit, Perusahan Semen, dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua Barat. Lima, cabut Otsus Papua Jilid II. Enam, tolak Dob. Tujuh, cabut omnibus law,” tegasnya dalam aksi itu.

 

Mereka juga meminta sejumlah aktivis dan tahanan politik Papua dibebaskan tanpa syarat. “Kami juga mengutuk keras tindakan teror, intimidasi, dan upaya kriminalisasi aktivis AMP di Bali dan seluruh tanah Papua. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua Barat sebagai solusi demokratis,” tambahnya.

 

Sementara itu, Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu Ketut Sukadi menjelaskan, dalam kegiatan itu, ada sekitar 107 orang peorsonel diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Petugas yang melakukan pengamanan juga tidak membawa senjata api. “Pengaman juga dilakukan dengan humanis,” pungkasnya.

 






Reporter: Marsellus Nabunome Pampur

DENPASAR-Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua, Bali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Renon, Denpasar, Rabu (6/7/2022). Dalam unjuk rasa itu, mereka menyuarakan beberapa tuntutan. Mulai dari mencabut otonomi khusus hingga menolak rencana pemekaran sejumlah wilayah menjadi provinsi baru di tanah Papua.

 

Wemy Enembe selaku koordinator aksi mengatakan, setidaknya ada beberapa pernyataan sikap yang mereka sampaikan. Yang pertama, mereka meminta Indonesia segera bertanggung jawab atas tragedi Biak Berdarah 1998 yang telah menewaskan ratusan nyawa manusia dan rentetan pelanggaran HAM lainnya di Papua Barat. Kedua, agar ruang demokrasi seluas-luasnya dan jamin kebebasan jurnalis di Papua Barat.

 

“Yang ketiga, tarik militer (TNI-Polri) organik dan non-organik dari seluruh Tanah Papua Barat. Empat, tutup dan hentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan milik negara-negara imperialis seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo, Kelapa Sawit, Perusahan Semen, dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua Barat. Lima, cabut Otsus Papua Jilid II. Enam, tolak Dob. Tujuh, cabut omnibus law,” tegasnya dalam aksi itu.

 

Mereka juga meminta sejumlah aktivis dan tahanan politik Papua dibebaskan tanpa syarat. “Kami juga mengutuk keras tindakan teror, intimidasi, dan upaya kriminalisasi aktivis AMP di Bali dan seluruh tanah Papua. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua Barat sebagai solusi demokratis,” tambahnya.

 

Sementara itu, Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu Ketut Sukadi menjelaskan, dalam kegiatan itu, ada sekitar 107 orang peorsonel diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Petugas yang melakukan pengamanan juga tidak membawa senjata api. “Pengaman juga dilakukan dengan humanis,” pungkasnya.

 






Reporter: Marsellus Nabunome Pampur

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/