Jokowi: Boleh Beli Mobil, tapi Jangan Gadaikan Sertifikat Tanah

RadarBali.com – AA Ngurah Suardiasa asal Banjar Pemijian, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Dayu Manik Sri Wahyuni asal Banjar Abian Lalang Desa Wanasari, Kabupaten Tabanan, dan Ketut Suwena asal Tabanan tak akan pernah melupakan kenangan langka sepanggung bersama Presiden RI Joko Widodo, Jumat (4/8) kemarin.

Selain menerima sertifikat hak atas tanah, ketiganya juga mendapat hadiah sepeda gunung karena berhasil menjawab pertanyaan presiden ketujuh Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 itu.

Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi menyerahkan 5.903 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Bali yang mengikuti Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi Serta Kerja Sama Akses Reform Tahun 2017.

Sertifikat diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Melalui program strategis ini, pemerintah menargetkan pada tahun 2019 setiap jengkal tanah di Bali sudah terdaftar dan bersertifikat.

Sementara secara nasional, pendaftaran dan penyertifikatan tanah ditargetkan tuntas tahun 2025.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyampaikan terima kasih kepada BPN yang menuntaskan hampir 6.000 sertifikat untuk wilayah Bali.

Menurut Pastika program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pemilik tanah. Selain menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah disertifikatkan akan bernilai ekonomis lebih tinggi.

“Manfaatkan sertifikat hak atas tanah untuk menggerakkan sektor ekonomi. Sertifikat dapat dijadikan jaminan di bank dan uangnya untuk modal awal usaha,” ujarnya.

Mantan Kapolda Bali itu mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dan bijak memanfaatkan sertifikat tanah sebagai agunan pinjaman.

“Jangan menggadaikan sertifikat untuk tujuan yang tak jelas, berfoya-foya, apalagi sampai digunakan untuk bermain judi atau matajen. Saya mohon dengan hormat, jangan dilakukan,” katanya mengingatkan.

Harapan senada juga diungkapkan Presiden Joko widodo. Masyarakat diingatkan agar menyimpan sertifikat tanah dengan baik.

“Sampai di rumah langsung bungkus plastik. Sehingga tidak rusak kalau atap rumah bocor. Sertifikat juga harus difotokopi untuk memudahkan pengurusan jika hilang,” bebernya disambut riuh peserta.

Lebih jauh, mantan Wali Kota Surakarta ke-16 dan mantan Gubernur DKI Jakarta ke-16 itu mengingatkan agar masyarakat berhati-hati memanfaatkan sertifikat tanah sebagai agunan atau jaminan.

“Harus benar-benar dihitung kemampuan membayar angsuran. Gunakan untuk kegiatan produktif,” pesannya sembari menyebut boleh membeli mobil atau sepeda motor, tetapi jangan berbekal uang pinjaman, melainkan keuntungan hasil usaha dari uang yang dipinjam di bank.

Jokowi juga mengulas bahwa pemerintah saat ini tengah gencar mempercepat proses penyertifikatan tanah. Dikatakannya Indonesia memiliki 116 juta bidang tanah.

Yang bersertifikat hingga saat ini baru mencapai 46 juta bidang. Tak muluk-muluk, pemerintah menargetkan proses penyertifikatan tanah secara nasional tuntas pada tahun 2025.

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Pertanahan Nasional BPN, Sofyan A. Djalil dalam laporannya menyebut lima juta sertifikat hak atas tanah ditargetkan rampung tahun 2017.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya target kita hanya berkisar 600 ribu hingga 700 ribu sertifikat,” katanya. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019,  pemerintah menargetkan 7 juta dan 9 juta sertifikat.

Bali merupakan provinsi pertama yang ditarget menuntaskan program ini. Bali sudah mencapai 67 persen. Paling tinggi se-Indonesia.

Sehingga kita targetkan, dua tahun lagi setiap jengkal tanah di Bali akan bersertifikat, kecuali yang masih bersengketa,” tandasnya.

Secara khusus Kepala BPN Bali, Jaya, S.H.,M.H. menerangkan total jumlah bidang tanah di Bali sebanyak 1,8 juta bidang. Sudah bersertifikat 1,2 juta bidang.

“Sisanya 600 ribu bidang. Tahun 2017 ini kita menargetkan penyertifikatan 210.950 bidang tanah. Sehingga sisanya akan diselesaikan sampai dengan 2019. Bali akan menjadi provinsi pertama dengan seluruh bidang tanah lengkap terdaftar,” ungkapnya.