Gubernur Tolak Usut Kuota 10 Persen, Yakini Staf Tak Menjanjikan

RadarBali.com – Harapan DPRD Bali agar Pemprov Bali mengusut siapa oknum yang menjanjikan kuota 10 persen karyawan RS Bali Mandara (RS BM) kepada warga Sanur, bertepuk sebelah tangan.

Pasalnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika enggan melakukan pengusutan. Pastika meyakini stafnya tidak pernah menjanjikan kuota 10 persen kepada masyarakat Sanur.

 “Gak usah diusut, ngapain diusut lagi? Kan sudah benar, kan saya sudah minta maaf, gubernurnya minta maaf,” ujar Pastika diwawancarai kemarin (30/10) di press room Pemprov Bali.

Terkait dari mana asal kuota 10 persen yang menjadi tuntutan masyarakat Sanur, Pastika menyebut kemungkinan besar stafnya mengiyakan permintaan warga saat sosialisasi.

Dia pun menyatakan mintaa maaf atas apa yang dilakukan stafnya. “Bukan (staf) menjanjikan tapi permintaan (masyarakat). Mereka (masyarakat Sanur) yang menentukan,

kalau staf kami kan gak mungkin. Bodoh benar staf saya menjanjikan. Daripada panjang, nggak jadi lagi bikin rumah sakit, mungkin staf kami mengiyakan,” imbuhnya.

Ditambahkan, RSBM harusnya selesai 2012 lalu. Pastika menegaskan, tenaga kerja di rumah sakit tidak bisa pakai jatah atau kuota. Rumah sakit beda dengan hotel, kafe atau tempat bisnis.

“Satpam juga harus terlatih. Satpam rumah sakit tidak hanya badan gede, kumis jempe, tatoan. Tapi harus sopan, manis orangnya tapi tegas,” tandas gubernur dua periode itu dengan nada meninggi.

Pria kelahiran Buleleng itu menolak jika RS BM dibangun untuk mengejar keuntungan materi. RS BM dibangun khusus orang miskin.

Fasilitas di dalamnya juga dibuat nyaman meski khusus pasien miskin. “Rumah sakit ini yang punya kita, bukan Mangku Pastika. Tidak ada keuntungan 1 sen pun masuk ke saya,” klaimnya menggebu-gebu.

Menurut Pastika, pihaknya sudah berusaha menerima aspirasi warga Sanur dengan siap menerima 19 orang menempati sejumlah formasi.

Seperti sopir, laundry dan bagian pemiliharaan gedung, langsung diterima. Tapi, untuk tenaga kesehatan Pastika meminta tetap harus diwawancarai Kepala Dinas Kesehatan.

Ini karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Pastika meminta masyarakat Sanur tidak demo. Menurut Pastika, selain tempat ibadah, rumah sakit tidak boleh didemo.

“Saya tidak hafal pasalnya, tapi itu (demo rumah sakit) bisa dipidana karena pelanggaran, hati-hati,” ucapnya mengingatkan.

RS BM juga sudah siap dari segala aspek. Mulai izin operasional hingga dokter dan tenaga medis sudah terlatih. Karena didemo, lanjut Pastika, tidak ada launching. Tapi RS BM dibuka dengan persembahyangan bersama.

Yang menarik, saat ditanya 19 orang warga Sanur yang siap diterima apakah sudah dikerjakan, Pastika memberi jawaban menohok.

“Masih juari (gak tahu malu, Red)? Minta sekarang setelah demo, juari?  kita nih orang Bali, masih punya muka? Kalau saya sih nggak punya muka, malu lah orang sudah demo. Malah gara-gara demo nggak jadi launching,” cetusnya