gratifikasi-pejabat-bali-marak-duh-badung-paling-mengkhawatirkan
DENPASAR – Tingkat kepatuhan pejabat Bali, terutama anggota dewan untuk melaporkan daftar kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sungguh memprihatinkan.
Ironisnya, Selain LHKPN yang rendah, di Bali ternyata juga terindikasi marak praktik gratifikasi. Berdasar data KPK (2015 – 2017), ada 27 laporan gratifikasi ke KPK.
Laporan gratifikasi paling banyak berasal dari Kabupaten Badung. Pada 2015 laporan gratifikasi dari Badung ada 4 laporan.
Jumlah itu meningkat pada 2016 sebanyak 10 laporan, dan 2017 menjadi 11 laporan. Sementara di Pemprov Bali laporan gratifikasi yang masuk ke KPK hanya 1 laporan, terjadi pada 2017.
Sisanya laporan gratifikasi dari Kota Denpasar pada 2015 sebanyak 1 laporan.
Menurut Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan, KPK datang ke Bali mengedepankan supervisi dan pencegahan.
Pihaknya akan memberikan aplikasi khusus serta pendampingan bagi instansi pemerintahan. Polisi dengan pangkat Irjen ini menegaskan, lebih bagus mencegah daripada melakukan tindakan represif.
“Namun, apabila dalam pelaksanaan ini tim (KPK) menemukan sesuatu (pelanggaran) maka akan tetap dilakukan tindakan represif,” tegas Basaria.
Timnas Indonesia harus menerima kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga lanjutan Grup C Kualifikasi…
Target 15 poin masih dibebankan oleh PSSI kepada Timnas Indonesia untuk lolos dari putaran ketiga…
kawasan Menteng, Jakarta Pusat, SW House berdiri kokoh dengan segala keanggunannya.
Sejumlah lembaga survei bakal menggelar penghitungan cepat atau quick count Pemilu 2024
Granit merupakan bahan bangunan dari campuran white clay, kaolin, silika, dolomite, talc, dan feldspar yang…
Partai Demokrat secara tegas telah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) serta menarik…