Dewan Bali Usulkan Bangun Underpass Simpang Cokro – Gatsu

DENPASAR – Sudah bukan hal baru jika perempatan atau simpang Jalan Cokroaminoto – Gatot Subroto, Ubung, Denpasar setiap hari selalu padat.

Bahkan, saat pagi dan sore sangat krodit. Pertemuan arus kendaraan dari Pulau Jawa – Lombok, dan dalam Kota Denpasar juga menjadi biang kemacetan.

Untuk mengatasi kemacetan itu sedang dikaji pembangunan underpass atau jalan bawah tanah seperti di Simpang Dewa Ruci, Kuta, serta Simpang Tugu Ngurah Rai, Tuban. 

Rencana pembangunan underpass itu terkuak dalam pertemuan antara Komisi III DPRD Bali degan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah VIII (Surabaya-Bali).

“Setelah dilakukan survei, Simpang Cokroaminoto – Gatsu, Ubung menjadi salah satu titik macet paling krodit di Bali.

Karena itu sangat perlu dibangun underpass,” ujar anggota Komisi III DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana kepada Jawa Pos Radar Bali.

Lebih lanjut dijelaskan, dari segi estetika juga tidak ada masalah karena tidak ada tempat suci yang terganggu.

Selain itu, pembangunan underpass diyakini berjalan mulus karena tidak terlalu banyak pembebasan lahan.

Pasalnya, selama ini pembangunan infrastruktur di Bali kerap terkendala haraga lahan yang mahal. Selain itu juga penduduk yang sudah padat menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu underpass itu menjadi salah satu proyek infrastruktur prioritas selain pembangunan short cut di Buleleng.   

Lantas kapan mulai dibangun? Dijelaskan Kariyasa, karena ruas jalan Cokroaminoto – Gatsu adalah jalan nasional, maka pembangunan underpass menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Ke depan tergantung kemampuan APBN. Namun, jika melihat proyeksi pembangunan infrastruktur di Bali, underpass bisa dibangun pada 2020 atau setelah pembangunan shor cut menuju Buleleng rampung.

Untuk short cut menuju Buleleng sendiri akan dibuat 10 short cut ditarget selesai 2020. Dana pembangunan short cut dari APBN.

Namun, jika pemerintah pusat keberatan, Pemprov Bali bisa patungan dengan Pemkab Badung dan Buleleng.

“Sekarang tergantung kemampuan APBN serta komunikasi antara Pemprov Bali dengan Pemkot Denpasar. Kalau komunikasi bagus maka bisa segera terealisasi,” tukas politikus asal Buleleng itu.