Gelontor Dana Rp 187 Triliun, Jokowi Minta Fokus Pembangunan di Desa

MANGUPURA – Presiden Jokowi memastikan anggaran dana desa tahun depan akan ditingkatkan menjadi Rp 70 triliun yang sebelumnya hanya Rp 60 triliun.

Dia berharap dengan naiknya anggaran dana desa, pembangunan di Indonesia bisa berjalan secara berkesinambungan dari pusat sampai desa sehingga tidak ada lagi yang namanya ketimpangan pembangunan.

Pernyataan itu dilontarkan Presiden Jokowi saat membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna  XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Areal Lotus Pond, GWK, Jumat kemarin ( 19/10). 

Presiden Jokowi meminta agar tidak lagi fokus hanya pada pembangunan infrastruktur, tapi harus mulai bergeser ke pengembangan sumber daya manusia dan  pemberdayaan ekonomi di daerah.

Selain itu juga harus memulai memanfaatkan teknologi sebagai sarana yang  cepat dan mudah. “ Kita menggarap infrastruktur, tapi kita mulai

bergeser ke pemberdayaan ekonomi daerah dan  pemberdayaan ekonomi desa. Dengan inovasi tepat guna. Kita harus masuk dalam teknologi.

Mulai geser bareng-bareng arahnya pemberdayaan ekonomi. Hidupkan titik kecil pertumbuhan ekonomi baru yang ada di desa dan kecamatan,” ujarnya.

Jokowi mengaku sudah banyak melihat desa-desa yang sudah maju dan sukses. Ada yang mengembangkan pariwisata dan membuat tempat wisata baru.

Kendati demikian, dia meminta agar pemerintah daerah fokus dalam tujuan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Ia menjelaskan penggunaan dana desa sejak empat tahun lalu berdampak besar bagi desa tertinggal di Indonesia.

Tahun pertama digelontorkan Rp 20 triliun, tahun 2016 sebanyak Rp 47 miliar, tahun 2017 dan 2018 Rp 60 triliun. Total dana desa yang digelontor sepanjang empat tahun mencapai Rp 187 triliun.

“Kalau tahun 2019 sekitar Rp  70 triliun sementara menunggu approval dari DPR . Ini harus tepat guna dan sasaran dan bermanfaat. Kenapa kita berkumpul disini.

Karena saya minta kepala daerah semuanya melihat penggunaan dana desa agar tepat sasaran sehingga rakyat betul-betul mendapatkan manfaatnya.

Misalnya membuat irigasi desa beli pasirnya dari desa. Material itu beli bahannya di desa atau kecamatann.

Jangan beli dikota apalagi beli di Jakarta. Usahakan uang itu berputar di desa berputar di kecamatan,” tuturnya.