Woow!! Gubernur Koster Anggarkan Dana Pendidikan Rp 1,9 Triliun

DENPASAR – Guna memantapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bali menggelar lokakarya  bertema

Implementasi Pola Pembangunan Semesta Berencana di Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam 1 pulau, 1 pola dan 1 tata kelola, di sekretariat  DPD PDIP Bali.

Seluruh  kader PDIP yang menjadi kepala daerah  wajib mengikuti loka karya tersebut sampai selesai.

Ketua DPD PDIP Provinsi Bali, Wayan Koster yang juga menjabat Gubernur Bali,

mengaku dalam menerapkan konteks pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana ini mencakup lima bidang prioritas.

Yakni bidang sandang, pangan dan papan, pendidikan, jaminan sosial, adat dan budaya, serta pariwisata. Juga infrastruktur pendukung lainnya.

“Semuanya ini dalam rangka pelaksanaan visi dan misi gebernur yang sekarang,” ungkap Koster. Khususnya bidang pendidikan, Koster menganggarkan 30 persen dari APBD Provinsi Bali. 

Itu lebih besar dari ketentuan nasional, yaitu 20 persen. Untuk bidang pendidikan di Bali akan dianggarkan  Rp  1,9 triliun.

Hal itu, katanya, untuk memuluskan program wajib belajar 12 tahun. Sehingga yang diberikan anggaran tidak hanya sekolah negeri tapi juga swasta.

“Dimulai tahun 2019. Kami sudah melihat data yang ada, untuk naik kelas dari 9 sampai 12 sebenarnya beban tidak berat.

Karena jumlah siswa SMP dan SMA seluruhnya selisih 11 ribu. Artinya, lagi 11 ribu tidak tertampung. Sekarang memikirkan tampungan itu,

hitungan saya yakin 2021 bisa  menjangkau lulusan SMP. Ini perlu pembangunan unit SMA dan SMK dan fasilitasnya,” ungkap Koster.

Ia menjelaskan program pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Apalagi SMA/SMK sekarang menjadi tanggung jawab Provinsi Bali.

Koster pun tidak takut dalam persoalan anggaran, karena dari besaran APBD yang berjumlah Rp 6,5 triliun sekitar 30 persen dialokasikan untuk pendidikan.

“ Oh.. kami dorong program ini tidak hanya sekolah negeri tapi swasta. Kalau swasta minta kita akan kasih. Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Karena aturan tidak membedakan sekolah negeri dan swasta,” ujarnya.