Dinas Kurang Koordinasi, Ongkos Bus Sekolah Pakai Sampah Belum Jelas

DENPASAR – Wacana sampah menjadi alat pembayaran siswa penumpang bus sekolah masih tidak jelas. Wacana yang katanya sudah dilakukan sosialisasi kepada siswa itu sampai saat ini mengambang.

Saat Jawa Pos Radar Bali mengkonfirmasi, dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), malah saling lempar.

Sekretaris DLHK IB Putra Wirabawa dikonfirmasi kemarin menyatakan, program tersebut milik Dinas Perhubungan (Dishub). “Itu bukan program DLHK.  Coba hubungi Dishub, ya,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPT Pelayanan Transportasi Darat Dishub Kota Denpasar I Dewa Ketut Adi Pradnyana menyatakan bahwa program itu masih diintegrasikan dengan program pelajar peduli lingkungan.

Namun, ia menuding DLHK sebagai koordinator program ini. “DLHK sebagai koordinatornya. Soalnya bukan di Dishub leader-nya,” aku dia.

Ketika dijelaskan bahwa Jawa Pos Radar Bali sudah menanyakan ke DLHK dan disebut Dishub yang punya program, Dewa Adi mengatakan, gambaran programnya memang semua siswa di Denpasar wajib memilik tabungan bank sampah.

Namun, dia tetap ngotot DLHK sebagai koordinatornya. Lebih lanjut, dia menjelaskan, program dan aplikasi tersebut dibuat dari DLHK.

Saat ini sedang disosialisasikan dan akan rampung pertengahan bulan ini. “Bus sekolah bagian dari sistem tersebut,” ungkapnya.