Banjir Jadi Ancaman Bali, Togar: Konsep Perkotaan Perlu Ditata Ulang

DENPASAR – Curah hujan di Pulau Dewata belakangan ini memang tidak menentu. Namun, tak jarang, hujan dengan intensitas tinggi terjadi, bahkan menyebabkan sejumlah genangan air terjadi di beberapa titik.

Hal tersebut ternyata memantik perhatian Panglima Hukum Togar Situmorang S.H., M.H., M.A.P. Dia mengajak peran serta pemerintah provinsi  untuk menangani genangan air saat hujan datang.

Advokat yang masuk di dalam 100 Advokat Hebat versi majalah PropertynBank meminta pemprov Bali segera membersihkan aluran sungai-sungai yang ada di Bali.

Menurut Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang saat ini sedang menyelesaikan program S3 Ilmu Hukum di Universitas Udayana,

dalam menangani genangan air di Bali tentu tak bisa hanya mengandalkan perbaikan hulunya saja, tetapi perlu juga diikuti berbagai macam perbaikan atau normalisasi di wilayah hilir.

Caleg DPRD Provinsi Bali dapil Denpasar nomor urut 7 ini tak hanya bicara, tetapi melakukan langkah konkret seperti pembersihan sungai dan memperbanyak ruang terbuka hijau.

“Strategi dalam menangani genangan air tentu tak bisa dilakukan seorang diri, pemerintah juga perlu melakukan koordinasi antara kementerian/lembaga.

Selain itu sosialisasi pada daerah potensial tergenang air perlu di galakkan oleh instansi terkait,” ujar 

Ketua POSSI Denpasar Provinsi Bali.

Sebagai Pengamat Publik, dia menilai secara umum penyebab utama banjir adalah perubahan perilaku manusia dalam mengubah fungsi lingkungan dan mendesain tata kota.

Di kawasan daerah pariwisata telah terjadi perubahan tata ruang secara massive, sehingga daya dukung lingkungan menurun drastis.

Keadaan ini secara signifikan menurunkan kapasitas penyerapan air secara drastis. Kondisi ini diperparah dengan sistem drainase

permukiman yang kurang memadai, sehingga pada curah hujan tertentu, menimbulkan genangan air di mana-mana.

Jika terpilih pada pesta demokrasi nanti, Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. yang pernah menjadi Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPKRI) Provinsi Bali,

kawasan kota-kota besar seperti Denpasar dan kota lainnya sebisa mungkin harus dikonsep ulang agar mampu mengurangi resiko banjir di kemudian hari.

Katanya, tidak perlu mengonsep ulang secara besar-besaran, karena ada beberapa hal kecil yang dapat kita lakukan untuk dapat mengatasi masalah ini bersama-sama.

Apabila banjir dapat ditanggulangi, tentu saja anggaran daerah dapat dihemat, pariwisata tetap berjalan sehingga perekonomian Bali semakin maju dari tahun ke tahun.

Bekerja bersama rakyat untuk rakyat, Melayani dengan hati untuk kesejahteraam rakyat. Mantan Ketua Tim Advokasi Cagub Cawagub Mantra Kerta, ini, menjelaskan cara-cara penanganan

mulai dari penampungan air hujan raksasa di bawah tanah (deep tunnel), pembuatan kolam penampungan air hujan di taman kota, sumur resapan, sampai dengan penampungan air hujan yang diaplikasikan di rumah-rumah.

Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) Provinsi Bali ini juga mengajak untuk menjaga kebersihan sistem drainase dan lingkungan sekitar seperti kerja bakti

membersihkan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan di sungai, lakukan penghijauan menanam tanaman di rumah dan di sekitar

rumah tempat tinggal, menyediakan lahan untuk taman di rumah-rumah atau sebisa mungkin tidak membeton semua halaman rumah.

“Jangan melakukan penebangan pepohonan terutama hutan dan tanaman resapan air, jangan terlalu banyak memfungsialihkan lahan pertanian,” pungkasnya.