Pemprov Siapkan Rp 2,1 M untuk Internet Gratis di 394 Titik di Tabanan

TABANAN – Pemerintah Provinsi Bali menginginkan seluruh desa pakraman di Bali terpasang internet (WIFI).

Bahkan, Pemerintah provinsi Bali sudah menganggarkan dana  bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp 2,1 Milyar untuk memasang wifi gratis di setiap wantilan desa.

Plt. Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan Made Agus Harta Wiguna membenarkan program tersebut.

Menurutnya, dana sebesar Rp 2,1 miliar untuk membeli bandwith untuk mengcover seluruh desa pakraman, puskemsas dan 10 obyek yang ada di Tabanan.

“Ada juknis yang mengatur hal itu dan sudah ditentukan lokasinya sebanyak 394 di seluruh Tabanan,” ungkap Agus kemarin.

Dari 394 lokasi tersebut terdiri dari seluruh desa pakraman yang ada di Tabanan. ditambah dengan 20 puskesmas dan 10 obyek wisata.

Hal itu mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tabanan. Namun kendalanya adalah masalah jaringan internet.  

Pasalnya  lokasi yang diwajibkan sebagai petunjuk teknis berada di pelosok yang saat ini belum terjangkau jaringan internet.

“Berdasarkan juknis yang ada, harus mencakup seluruh desa pakraman, 20 Puskesmas dan 10 obyek wisata yang ada. Sayangnya kendala di Tabanan belum semuannya terjangkau jaringan internet,” sebut Kadis Perhubungan Tabanan

Selain itu, belum ada rekanan yang tercantum di e-katalog yang mampu mencakup seluruh wilayah di Tabanan. Pihaknya masih mencari-cari rekanan di e-katalog yang bisa mengcoverage seluruh wilayah Tabanan.

“Kami juga sudah koordinasi ke LKPP, ternyata kemungkinan baru bisa bulan Juli,” ucapnya.

Sebenarnya pihaknya sempat melakukan pertemuan dengan Telkom yang dinilai jangkauan internetnya terluas di Tabanan.

Namun kenyataannya dari hasil pertemuan, Telkom hanya mampu mengcoverage 84 titik atau lokasi yang tidak jauh dari kota.

Sementara dari Juknis harus seluruh wilayah Tabanan. Mereka mau mengajukan ke pusat yang belum tentu juga disetujui.

“Belum ada operator atau rekanan yang mampu mengcoverage seluruh wilayah Tabanan, Telkom yang kami ajak konsultasi juga belum mampu,” ungkapnya.

Dengan adanya kucuran dana BKK dari Provinsi sebesar Rp 2,1 Milyar, menurut belum cukup untuk membiayai semuanya.

Apalagi harus mencakup seluruh wilayah Tabanan di 394 lokasi. Namun menurut Agus, hal tersebut bukan semata soal anggaran.

Tetapi masalah juknisnya yang mengikat dan tidak sepenuhnya bisa dilakukan apalagi harus dilakukan dalam tahun 2019 ini.

“Kalau saja bertahap mungkin tidak masalah, tapi juknisnya menyebutkan serempak satu paket,” tandasnya.

Melihat kondisi yang ada, karena program ini sulit untuk dieksekusi akibat juknisnya. Maka pihaknya berencana mengusulkan agar juknisnya dirubah sehingga bisa dijalankan.

“Salah satu solusi agar program ini bisa dijalankan, maka harus ada perubahan Juknis. Itu yang akan kami usulkan,” pungkasnya.