Jadi Jembatan Indonesia, Bali Mesti Bicara Reformasi Sektor Keamanan

DENPASAR – Isu terkait sektor keamanan harus tetap berlanjut karena dengan melihat lima tahun ke belakang, ada anomali tentang kebijakan sektor keamanan.

Hal tersebut diungkap oleh Erwin Natosmal Oemar, peneliti Indonesian Legal Rountable dalam diskusi bertajuk Melanjutkan Kembali Reformasi Sektor Keamanan di Taman Baca Kesiman, Denpasar.

“Ini saatnya publik harus berbicara terkait relasi sipil dalam sektor keamanan,” ungkap Erwin Natosmal Oemar, kemarin.

Dalam konteks Pulau Bali, sektor keamanan juga menyangkut kehidupan orang banyak dan termasuk juga warga Bali.

“Banyak kita lihat bagaimana kasus-kasus publik misalnya berkaitan dengan faktor-faktor keamanan yang masih belum profesional,” ungkapnya.

Hal ini dianggap merugikan publik Bali sebagai jembatan Indonesia. “Saya pikir warga Bali perlu konsen lagi untuk berbicara hal ini karena menyangkut kedepannya,” ujarnya.

Lalu apa yang mesti dilakukan di Bali? “Saya pikir mesti harus selalu berbicara tentang sektor-sektor keamanan dan apa saya hal-hal yang belum selesai.

Utamanya soal Impunitas, reformasi militer, hubungan relasi bisnis sektor keamanan dan itu harus sering dibicarakan masyarakat,” jawabnya.

Terkait hal ini juga, Erwin berharap adanya respons dari Presiden Jokowi sebagai orang sipil agar lebih konsen lagi terhadap reformasi sektor keamanan.

Sebab, bila dibandingkan dengan Pemerintahan SBY, ada penurunan perhatian terhadap isu ini. “Sebagai orang sipil, dia (Jokowi) mestinya lebih serius dalam sektor keamanan ini,” pungkasnya.