Bali Siapkan Tempat Karantina Pekerja Migran, Gandeng TNI/Polri & MDA

DENPASAR – Tim Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali akhirnya bersurat kepada Kodam IX-Udayana, Polda Bali, dan Korem 163 Wirasatya serta Kabupaten/ Kota se-Bali.

Surat tersebut berisi ajakan kepada seluruh desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakatnya untuk bersama-sama melindungi diri dan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Satgas Covid-19 juga sudah bersurat kepada Majelis Desa Adat (MDA) dan Bendesa Adat se-Bali untuk melakukan disinfeksi massal serentak pada hari pengerepukan Nyepi 24 Maret mendatang tepat pada sore hari.

Satgas Covid-19 sekaligus mengimbau untuk turut mengaktivasi posko penanganan virus corona di desanya masing-masing.

Nah, untuk pekerja migran atau yang baru datang dari bekerja di kapal pesiar, tim Satgas Covid-19 menyiapkan tempat

karantina bagi warga migran (tenaga kerja luar Bali yang kembali ke daerahnya) terutama yang berasal dari negara yang terjangkit.

Satgas Covid-19 juga berupaya menyiapkan tempat karantina di UPT Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat Provinsi Bali.

” Selain juga diberlakukan jalur khusus domestik di Bandara Ngurah Rai bagi PMI dan pelaut-pelaut yang pulang dari luar negeri,” jelas Kepala Satgas Penanggulangan Covid – 19 Bali Dewa Made Indra.

Ia meminta semua pihak diharapkan berkontribusi untuk mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk belajar,

bekerja dan melakukan aktivitas  dari rumah saja,  serta mengurangi aktivitas diluar rumah. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk memotong penyebaran virus Covid-19.

“Dengan sikap tenang dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sekaligus dengan menjaga kebugaran tubuh kita, niscaya kita semua akan mampu melewati serangan virus corona ini,” tandas Sekda Provinsi Bali ini.

Sedangkan, untuk rapid test dan pemenuhan alat pelindung diri (APD) ternyata masih dalam upaya. Tim sedang bekerja

terus mencari alat pendukungnya yang berfungsi untuk melakukan rapid test, dan hingga saat ini belum ada di Indonesia.

“Kami sudah bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat baik BNPB dan Kementerian Kesehatan RI, dan sedang berupaya menghubungi dan mencari penyaluran

alat melalui distributor yang menyalurkan alat kesehatan ataupun farmasi dan agen untuk mendapatkan alat tersebut, termasuk pengadaan APD,” pungkasnya. (Feb)