Persentase Pasien Positif Tinggi, Minta Gubernur Segera Usulkan PSBB

DENPASAR – Anggota Dewan Walhi Nasional I Wayan “Gendo” Suardana menyayangkan pernyataan Gubernur Koster yang menyebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bali masih jauh.

Menurut Gendo, saat ini situasi di Bali sudah genting. Jumlah pasien positif Covid-19 di Bali memang masih kecil dibandingkan daerah lain.

Namun, jika dilihat persentase jumlah penduduk, maka jumlah pasien positif di Bali tergolong tinggi. Masuk empat besar nasional.

Saat ini jumlah pasien positif sudah 92 orang. Sementara jumlah penduduk Bali 3,9 juta jiwa hampir 4 juta jiwa.

“Artinya, secara persentase setiap satu juta penduduk Bali ada 23 kasus positif. Ini persentase yang tinggi karena sangat mungkin bertambah,” beber Gendo.

Kondisi Bali tidak bisa disamakan dengan Jawa Barat yang jumlah pasien positifnya 540 orang dengan jumlah penduduknya 43 juta jiwa.

Ia pun meminta Pemprov Bali transparan soal penyajian data. “Kalau Gubernur Koster bilang PSBB masih jauh, maka Koster harus menjelaskan jauhnya itu bagaimana? Faktanya grafik pasien positif naik terus,” sentilnya.

Pria yang juga advokat itu menilai Pemprov Bali gagap melakukan penanganan Covid-19. Pemerintah selama ini lebih sering mengeluarkan imbauan dan instruksi.

Waktu dua bulan pun dinilai terbuang sia-sia. Ia meminta gubernur segera mengkaji serius untuk mengusulkan PSBB.

“Bali ini sudah genting situasinya. Tidak usah pelit-pelit dengan anggaran, ini masalah kemanusiaan,” sindirnya.

Gendo juga menganggap Pemprov Bali sudah telat menyiapkan jaring sosial pengaman berupa antisipasi dampak ekonomi.

Di antaranya menyiapkan kebutuhan dasar PSBB, memberikan bantuan pada masyarakat terdampak, dan menyiapkan stimulus ekonomi.

“Gubernur harus mulai langkah konkret dengan penganggaran dan pemulihan. Sebab, secara sosial ekonomi Bali paling rentan karena industri pariwisata kolaps,” tukasnya.

Semestinya, lanjut Gendo, Koster meminta Pemprov NTB dan Pemprov Jatim sebagai tetangga Bali untuk sama-sama atif mengawasi warganya. Komunikasi politik perlu dilakukan untuk memperketat pintu masuk Bali.

Ia juga menyayangkan anggaran penanganan yang disiapkan Pemprov Bali hanya  Rp 150 miliar. Angka tersebut dinilai sangat kecil.

Apalagi, kata Gendo, rencana dana yang diambil anggaran untuk desa adat. “Seharusnya yang dipakai jangan dana desa adat,

tapi dana perjalanan dinas dan tunjangan pejabat yang diambil. Biar hitung-hitungannya jelas,” pungkasnya.