Gilimanuk “Bocor”, Disel: Pemerintah Harus Tegas! Jangan Cuma Imbauan

DENPASAR – Peraturan dibuat untuk dilanggar. Fakta inilah yang menyeruak ke permukaan pasca lolosnya sejumlah penumpang dari pengawasan petugas Pelabuhan Gilimanuk, Jumat (29/5) kemarin.

Mereka lolos tanpa membawa persyaratan yang diwajibkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19. Hal ini menjadi perhatian serius anggota DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa.

Ketua DPC Gerindra Badung itu juga menyoroti dugaan adanya “uang damai” dari para penumpang kepada petugas sehingga lolos ke Bali hanya dengan cek suhu tubuh.

Wayan Disel Astawa meminta semua pihak serius dan “tidak main mata” agar pandemi Covid-19 di Bali segera berakhir.

“Buktinya 4 orang berhasil lolos dari pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk tanpa surat keterangan rapid tes. 3 di antaranya bahkan tanpa kartu identitas.

Syukur keempatnya diamankan Satpol PP Kota Denpasar dan kembali dipulangkan ke Pulau Jawa. Pertanyaannya, kenapa bisa lolos? Pendatang dengan surat keterangan rapid tes

saja harus kita waspadai karena akurasi alat tes yang lemah. Apalagi tidak bawa sama sekali. Kami mendorong pemerintah

menyikapi fakta ini dengan serius. Jangan hanya bisa bikin imbauan,” ucap politisi asal Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, ini.

Disel juga menekan pemerintah dan aparat berwenang agar lebih “melek” karena Rumah Sakit Universitas Airlangga, Jawa Timur

diketahui menolak rujukan pasien baru Covid-19 sejak Selasa (26/5) lalu dengan alasan berkurangnya tenaga kesehatan.

Informasi tersebut sesuai surat yang ditandatangani (Plt. Direktur) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan RS Universitas Airlangga, Dr. Hamzah, dr.,Sp, An.,KNA.

Menurut Disel, jika tidak serius di pintu masuk Bali, maka tidak tertutup kemungkinan pasien Covid-19 dari Jawa bisa diselundupkan diam-diam ke Bali tanpa protokol resmi.

“Dalam kondisi terdesak tentu seseorang bisa melakukan apa saja agar mendapatkan perawatan terbaik. Bila hal seperti ini tidak diantisipasi,

yang sangat dirugikan tentunya masyarakat. Sekali lagi, saya selaku perpanjangan tangan rakyat berharap pemerintah serius bekerja,” tegasnya.

Merespons pendatang yang sudah telanjur sampai di Bali dan bercampur dengan masyarakat, Disel menyebut penyisiran harus segera dilakukan.

“Saya memperoleh informasi sejak Selasa (26/5) sudah banyak pemudik yang tiba di Bali. Dominan tanpa surat keterangan apapun. Apalagi hasil rapid tes, Swab, atau PCR.

Apakah para petugas di pintu masuk “masuk angin”? Ini yang harus kita kejar dan tindak tegas. Dalam situasi seperti ini, jika pemerintah ingin bekerja sama dengan pihak adat,

mohon juga dipikirkan faktor risiko yang bisa dialami masyarakat, khususnya para pecalang. Syukur-syukur para pecalang bisa dilengkapi dengan APD lengkap,” ucapnya.

Disel juga mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi praktik jual-beli hasil rapid tes, Swab, dan PCR.