Dewan Kritik Kadisdik Matikan HP, Sebut Lebih Mudah Hubungi Koster

DENPASAR – Permasalahan penerimaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) kerap terjadi tiap tahun. Sayangnya permasalahan itu tak jadi pelajaran.

Tiap tahun selalu terjadi masalah yang hampir sama. Ironisnya, pejabat berwenang justru terkesan lari dari tanggung jawab.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali I Wayan Rawan Atmaja yang juga anggota Komisi IV yang mengurusi pendidikan. 

Ia mengaku susah sekali menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa yang sengaja mematikan teleponnya.

Tidak hanya wartawan yang susah menghubungi pejabat yang suka motor gede (moge) itu tapi ternyata anggota DPRD Bali juga mengalami hal serupa. 

Bahkan, Rawan langsung menghubungi gubernur terkait permasalahan sekolah ketika masyarakat ada yang menanyakan kepadanya. Sebab, masih banyak anak-anak yang belum dapat sekolah. 

“Pejabat yang berkompeten dan bertanggung jawab kalau ada kisruh apalagi pendidikan ini jangan  mematikan handphone (HP)  yang menjadi sasaran DPRD.

DPRD tidak ada urusan dengan pendidikan nanti kami menabrak aturan. Terus handponenya  mati. Sering sudah,” ucap anggota DPRD asal Nusa Dua ini. 

Rawan meminta setidaknya kalau ada kendala bisa berkomunikasi dengan DPRD untuk mencari solusi.

Katanya, dewan akan mendukung apalagi dari Fraksi Golkar mengenai pendidikan baik perihal anggaran maupun siswa yang tercecer.

Minimal bisa dikomunikasikan terlebih dahulu bukan lari seperti ini susah diajak komunikasi. “Lebih mudah berkomunikasi dengan pak gubernur. Langsung whatsapp dibalas. Begitulah sebaiknya jadi pemimpin,” sentilnya.

Disinggung mengenai Badung yang kekurangan sekolah, Rawan mengakui kalau di Badung kekurangan SMA dan SMK.

Dia menuturkan, Kuta Selatan, Kuta, dan Kuta Utara butuh dibangun satu SMA dan satu SMK lagi. Selain itu di Mengwi dan Abiansemal juga demikian. Karena saat ini memang kekurangan sekolah negeri. 

Ia mencontohkan di Kecamatan Kuta tidak ada SMK negeri. Maka dibutuhkan SMK disana. Kemudian SMA negeri hanya ada dua sekolah di Kuta, sedangkan lulusan SMP ada banyak. 

“Banyak masalah perlu tamabahan SMK dan SMA, dampak Covid jauh lebih parah. Tolong ini diselesaikan, jangan lari dari tanggungjawab,” pungkasnya.