Menteri Jokowi Dicokok KPK, Wanti-wanti Pejabat Bali Tak Main Anggaran

DENPASAR – Setelah kian lama, KPK akhirnya menunjukan taringnya. Setidaknya, dua menteri kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin,

yakni Menteri KKP Eddy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan birokrasi Pemprov Bali yang transparan dan akuntabel sebagaimana disampaikan

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Selasa (8/12).

Dewa Indra menekankan komitmen mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel terus diupayakan Pemprov Bali dengan terus melakukan terobosan maupun inovasi untuk mempersempit ruang terjadinya tindakan korupsi.

Disamping itu, Pemprov Bali sangat intens dengan berbagai upaya pencegahan korupsi maupun pembinaan yang terus dilakukan KPK RI dalam upaya mencegah terjadinya tindakan tercela tersebut.

“Kami sangat inline dengan segala upaya pencegahan korupsi, kami terus melakukan penataan dan inovasi dalam upaya mempersempit bahkan meniadadakan ruang

ataupun celah untuk terjadinya korupsi. Dengan demikian bisa lebih transparan dan mengurangi potensi yang tidak baik.

Kami komit wujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel sehingga birokrasi kami mendapat apresiasi dan bermanfaat bagi masyarakat, “ klaimnya.

Dewa Indra menyampaikan hal ini kepada para pejabat eselon 2,3 dan 4 di lingkungan Pemprov Bali, terkait beberapa kegiatan program yang terus dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik.

Pihaknya juga menyadari terdapat beberapa tempat yang berpeluang dan rawan akan tindakan korupsi seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa, proses perizinan serta pengelolaan keuangan. 

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Bali mengaku terus melakukan penataan sistem baik di bidang bidang rawan tersebut seperti dengan penerapan sistem online

untuk proses pengadaan barang dan jasa serta perijinan dan menerapkan sistem cashless dalam pembayaran maupun penerimaan keuangan.

“Semua upaya itu kami lakukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik, birokrasi yang tidak tercela Disamping itu moral dan tingkah laku dari para aparatur didalamnya terus kami bina dan awasi.

Dengan perpaduan antara sistem yang baik dan moraitas yang baik dari aparaturnya kedepan diharapkan menghasilkan upaya pencegahan korupsi yang lebih signifikan,” katanya.