FIX! Zona Merah Covid-19, Disdik Badung Tunda Pembelajaran Tatap Muka

MANGUPURA – Hampir semua sekolah di Kabupaten Badung sudah siap menggelar pembelajaran tatap muka pada 4 Januari 2020. 

Namun, pembelajaran tatap muka dipastikan tertunda lantaran Badung masih zona merah Covid-19.

Penundaan itu berdasar hasil rapat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) bersama Komisi IV DPRD Badung, kemarin (29/12).

“Pembelajaran tatap muka disepakati ditunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan,” ujar pelaksana tugas (Plt) Kadisdikpora Badung, I Made Mandi.

Dijelaskan lebih lanjut, dari hasil verifikasi tim di lapangan, 93 persen SD dan SMP di Badung siap melakukan pembelajaran tatap muka. 

Sedangkan untuk PAUD kesiapannya 94 persen. Semua sekolah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehan (prokes) secara ketat.

Kesiapan lainnya yaitu 74 guru yang sebelumnya dinyatakan positif Covid-19, saat ini sudah dinyatakan sembuh. 

Namun, setelah mempertimbangkan kondisi saat ini Badung masih zona merah dan merujuk hasil koordinasi bersama pihak terkait, maka disepakati ditunda.

Selain itu juga ada petunjuk Bupati Badung agar menunda pembelajaran secara langsung.

Pemerintah khawatir anak-anak mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah bisa terjangkit Covid-19.

“Apalagi Diskes sudah menyatakan bahwa tempat isolasi sudah mulai menipis,” terangnya. 

Senada dengan Made Mandi, ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta menyebut pilihan menunda pembelajaran tatap muka adalah piliha tepat. 

Sekarang yang terpenting kita pikirkan kesehatan anak-anak. “Trend Covid-19 di Badung terus naik, kami khawatir akan membahayakan kesehatan anak-anak,” kata politikus PDIP itu.

Pernyataan Sumerta diamini anggota Komisi IV DPRD Badung Ni Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi. “Kami sepakat pembelajaran tatap muka ditunda demi kesehatan anak-anak,” katanya. 

Namun, Sukma tetap menyarankan ada opsi bagi yang berniat melakukan pembelajaran di sekolah, khusus bagi siswa yang tidak mampu mengikuti pembelajaran secara daring. 

“Mungkin diperbolehkan ke sekolah maksimal lima orang saja dengan menerapkan prokes,” ujarnya menyarankan.

Sukma juga menyinggung ketersedian kuota internet bagi siswa. Menurutnya kuota internet perlu dipertimbangkan bila pembelajaran secara daring berlanjut.