Dihujat Publik, Proyek Pakaian Dewan Rp 800 Juta di saat Pandemi Batal

DENPASAR – Ramai soal anggaran pakaian DPRD Bali hampir memakan anggaran sekitar Rp800 miliar Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyebut bahwa berkenaan dengan anggaran pakaian dinas untuk seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali di anggaran induk 2021. 

 

Politikus asal Buleleng ini menyatakan pembahasan anggaran tersebut telah disepakati bersama sama seluruh fraksi di DPRD Bali. Maka untuk selanjutnya ditetapkan pada APBD induk 2021, dan setelah dikonsultasikan Kemendagri juga telah disetujui.  Kendati demikian, belanja baju ini  memicu opini publik maka dari itu DPRD Bali membatalkan anggaran belanja pakaian Rp 800 juta. 

 

“Dasar pertimbangannya adalah, diasumsikan kondisi pandemik covid-19 telah bisa ditangani dan sektor ekonomi mulai bisa bangkit. Kemudian mengingat bahwa kondisi pandemi masih menunjukkan kondisi seperti saat ini, maka kami di tingkat pimpinan DPRD mengajak pimpinan fraksi untuk mengkaji kembali terkait anggaran tersebut dan disepakati untuk membatalkan proses realisasi anggaran tersebut dengan cara menugaskan sekwan untuk tidak menindak lanjuti proses lelang anggaran tersebut,” ucapnya.

 

 

Sugawa sudah koordinasikan dengan sekwan untuk menindaklanjuti pembatalan proses lelang anggaran tersebut. Atas dasar pembatalan proses lelang, maka nantinta anggaran tersebut bisa digunakan untuk realokasi anggaran dalam rangka penanganan covid 19.

 

“Kalau hal tersebut dibutuhkan atau nantinya dialokasikan utk anggaran lain yg lebih urgent,” ucapnya. 

 

Seperti diberitakan sebelumnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali merencanakan pengadaan seragam dan atribut anggota DPRD. Pengadaan itu pun tertuang pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Di lpse.baliprov.go.id dengan kode tender 9715033, anggaran belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Bali itu nilai pagunya Rp 883.160.000, sedangkan nilai HPS Paket sebesar Rp 805.525.000.