Muncul Varian Baru Covid-19 di Bali, DPR RI: Ganggu Pemulihan Ekonomi

DENPASAR – Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, meledaknya kasus Covid-19 di India karena tidak konsisten penerapan protokol kesehatan.

Penyebaran kian massif setelah terjadi proses mutasi virus corona. Padahal, India sempat sukses mengendalikan virus corona dengan kebijakan semi lockdown.

Kebijakan itu pula yang menjadi inspirasi pemerintah Indonesia menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro.

Agar Indonesia tidak seperti India dan Malaysia yang berdasar kabar terakhir terjadi lonjakan kasus yang massif, pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang mudik.

“Beberapa Negara selain India mengalami lonjakan kasus yang signifikan, seperti di Eropa, Jepang dan Malaysia. Tentu Indonesia harus waspada betul.

Apalagi sekarang sedang ada acara keagamaan. Karena itu, kami mendukung langkah presiden melarang mudik tahun ini,” kata Kariyasa Adnyana.

Politikus PDIP ini meminta pemerintah daerah menjaga pintu masuk dan keluar daerah. Selain itu, rumah sakit juga harus mempersiapkan fasilitas seperti BOR (Bed Occupancy Rate) dan oksigen.

“Mulai sekarang rumah sakit harus mempersiapkan hal terburuk, jangan sampai seperti India. BOR penuh, oksigen penuh dan kremasi melonjak,” papar mantan anggota DPRD Bali ini.

Terpenting, kata dia, vaksinasi harus dipercepat. Rencana impor vaksin juga dipercepat. Selain itu, berdasar hasil diskusi Komisi IX dengan  Kemenkes, uji klinis vaksin mandiri memasuki fase akhir.

Sehingga target vaksinasi selesai 15 bulan bisa terealisasi dan mencapai target 70 persen penduduk yang sudah divaksin untuk membentuk herd immunity. 

Kariyasa Adnyana menambahkan, masyarakat harus tetap semangat  dan tetap waspada.  Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat harus konsisten.

Kalau tidak konsisten bisa seperti India. Apalagi Bali sangat terdampak hingga membuat perekonomian terpuruk.

“Ingat, kalau ada mutasi virus baru, proses pemulihan ekonomi bisa berjalan lama,” beber anggota komisi yang membidangi kesehatan dan pendidikan ini.

Pemerintah sudah menyiapkan vaksin mandiri untuk para pengusaha yang diinisasi oleh Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) dengan tujuan percepatan vaksinasi. 

Terlebih kegiatan perekonomian harus terus berjalan aman dan menghindari pengeluaran tes antigen sehingga pembiayaan  tidak besar. 

“Dari Kadin perusahaan itu ingin vaksinasi lebih merasa aman daripada antigen setiap hari cost besar biar lebih cepat bisa bekerja.

Kalau ada yang positif, tidak bisa produktif dan akan tutup. Mereka (pengusaha, red) siap membayar Sedangkan masyarakat gratis sudah dianggarkan oleh Kemenkes,” jelasnya.