GMNI Denpasar Geruduk DPRD Bali, Paksa Tolak Impor Beras

DENPASAR – Di tengah kondisi Covid-19, Pemerintah pusat berencana melakukan impor beras. Dalihnya stok beras tak mencukupi. DPC GMNI Denpasar pun geram dan menolak rencana tersebut. Mereka menggeruduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Jumat (7/5). 

 

Kedatangan mahasiswa gerakan berideologi Marhaenisme ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati  didampingi Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Bali, Lanang Aryawan. 

 

Pertemuan ini cukup alot dan sempat terjadi ketegangan karena dari pihak DPC GMNI Denpasar  ngotot bahwa harus ada perjanjian supaya menolak impor beras dan memasukan dalam agenda Badan Muasyarawah DPRD Bali.

 

“Kami harus ada tertulis menolak kalau ada surplus. Itu janji kami tunggu hasilnya. Dan pembahasan pasal-pasal UU Cipta Kerja itu kapan? harus ada tertulis baru kami keluar dari ruangan ini,” ucap Made Gerry Gunawan, Wakabid Politik, Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Denpasar. 

 

Tjok Asmara menyatakan bahwa ini lembaga, dikatakan kalau buat jadwal Badan Musyawarah harus membuat rapat dulu. Pihaknya sudah pasti dibahas di Badan Musyawarah dengan melaporkan ke pimpinan DPRD serta didiskusikan dengan anggota. 

 

Kedua, lanjut dia, mengenai tolak impor beras bahwa penolakan itu pribadi namun secara lembaga harus didiskusikan dengan melapor ke pimpinan DPRD dan pimpinan memanggil seluruh anggota untuk mendiskusikan ini. 

 

“Akan dilaporkan semuanya diputuskan berdasarkan kelembagaan outputnya secara formal. Saya bicara formal susah, kita tidak boleh bicara pribadi. Kalian semua datang berpakaian GMNI mewakili GMNI dan saya juga mewakili DPRD mendengar aspirasi karena perwakilan tidak boleh memutuskan, karena Pimpinan DPRD dan DPRD memutuskan,” terangnya. 

 

Ditegaskan DPC GMNI Denpasar poin utama  GMNI Denpasar menolak impor beras bahwa keadaan  beras Indonesia surplus dan data saat ini keadaan surplus. Anehnya, dalam keadaan surplus ngotot impor beras, ia mempertanyakan apa alasan impor ini.

 

“Apa faktornya, modal politik atau pemburu rente. Dalam keadaan surplus saja ngotot impor apalagi panen tak banyak pasti lebih ngotot lagi.  Kami meminta komitmen bapak-bapak mau tidak Pemerintah Bali menolak  beras impor ketika statistik dalam keadaan surplus,” terangnya.

 

Dia menegaskan, GMNI sangat menunggu keputusan ini sebelum diredam presiden. Katanya, dari Bali harus berani mengirim surat ke  Dirut Bulog menolak distribusi beras impor ketika terjadi impor secara nasional.