Meski Keuangan Badung Kocar-Kacir, Giri Ingin Bikin RS Tanpa Kelas

MANGUPURA – Kendati dalam kondisi keuangan kocar-kacir di tengah pandemic Covid-19, tetapi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta tetap optimistis membangun daerahnya. Bahkan memunculkan wacana untuk membangun rumah sakit tanpa kelas.

 

Bupati Giri Prasta menerangkan terkait wacana tersebut tentu harus melakukan kajian terlebih dulu. Terlebih kalau memang diizinkan oleh regulasi yang ada serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia  menginginkan adanya rumah sakit tanpa kelas.

 

“Siapa pun warga masyarakat yang sakit baik itu Bupati, Sekda, DPRD maupun masyarakat petani mendapatkan pelayanan yang sama. Ini respons time Pemerintah Kabupaten Badung sehingga tidak lagi warga atau masyarakat terbebani rasa takut jika mendapat musibah sakit,” beber Bupati Giri Prasta usai meluncurkan program aplikasi kesehatan yakni E-Cakep (Elektronik Catatan  Kesehatan Pribadi) serta E- Health (Elektronik Kesehatan), Kamis (19/5) di Puspem Badung .

 

Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang  ini mengatakan,  program ini merupakan cita-citanya untuk memberikan kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung.

 

“Nanti kalau sudah berdikari, pasti rumah sakit akan memberikan pelayanan yang lebih baik, tidak membeda-bedakan masyarakat. Ini adalah program nanti ke depan. Ini bukan kehendak Giri Prasta selaku bupati, Ini kita juga koordinasikan ke pemerintah pusat dulu, ada hal-hal prinsip yang bisa kita lakukan jika sesuai dengan regulasi kita jalankan,” terangnya.  

 

Begitu juga Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta mengapresiasi wacana yang disampaikan Bupati Giri Prasta.

 

“Ini merupakan ide yang bagus , namun hal itu perlu ada kajian lebih dalam lagi. Utamanya sejumlah puskesmas harus diperbaiki dan layanan nya mesti ditingkatkan untuk bisa mencapai program tersebut dengan baik,” terang politisi asal Dalung ini.

 

Selain itu keuangan Badung juga harus sehat dulu, ke depan Pemerintah bisa subsidi layanan tersebut dengan melebur semua layanan kelas kesehatan. “Jadi tidak seperti saat ini yang ada bagi yang kaya bisa membayar kelas I atau VIP namun bagi yang tak punya uang hanya bisa masuk pada layanan Kelas III,” pungkasnya.