RSUD Buleleng Ajukan Dana BKK Rp 13 Miliar ke Pemerintah Provinsi

SINGARAJA– Direksi RSUD Buleleng mengajukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Pemprov Bali. Nilainya relatif besar, mencapai Rp 13 miliar. Direksi RSUD akan memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan rumah sakit, utamanya pelayanan terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan.

Mengacu data Dinas Kesehatan Buleleng, angka kasus kematian ibu hamil dan melahirkan cukup signifikan. Pada tahun 2021 tercatat ada 27 kasus kematian pada ibu hamil dan melahirkan. Padahal tahun-tahun sebelumnya angka kematian berada di bawah 10 kasus.

 

Sedangkan hingga Juli 2022, RSUD Buleleng mencatat ada empat kasus kematian ibu hamil dan ibu melahirkan. Sebanyak dua orang meninggal dalam proses persalinan, sedangkan dua orang lainnya meninggal dalam proses kehamilan.

 

Direktur RSUD Buleleng dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD mengatakan dana BKK akan digunakan membangun Gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial/Emergensi Komprehensif (Ponek). Gedung itu merupakan layanan terpadu bagi ibu hamil dan ibu melahirkan. Dari hitung-hitungan direksi, butuh dana hingga Rp 13 miliar untuk pembangunan gedung dan pemenuhan sarana prasarana.

 

Apabila usulan itu disetujui, maka Gedung Ponek akan dilengkapi dengan poliklinik, ruang bersalin, ruang operasi, ruang perawatan inap ibu dan bayi, ruang perawatan intensif, laboratorium, rontgen, serta apotek.

 

“Selama ini kan gedungnya terpisah. Persalinan di ruang operasi, nanti ibunya di bawa ke ruang lain, bayinya juga ke ruangan yang lain. Menurut ahli ini bisa meningkatkan angka kematian. Bukan hanya kematian ibu tapi juga kematian bayi baru lahir,” kata Arya.

 

Arya mengklaim RSUD telah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk pelayanan ibu hamil. Baik itu perawat, bidan, tenaga laboratorium hingga dokter ahli kandungan. “Kalau memang nanti dapat BKK dari provinsi, Ruang Anggrek dan Cempaka akan kami bongkar. Nanti akan dibangun gedung baru dua lantai,” ujarnya.

 

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari mengatakan usulan BKK itu terbilang mendesak. Sebab angka kematian ibu dan bayi di Buleleng mengalami lonjakan. Dengan layanan yang lebih komprehensif ia meyakini kasus kematian dapat ditekan.

 

“Amanat undang-undang itu pemerintah harus melindungi ibu dan anak dan memastikan kesehatannya. Sekarang ini di Bali hanya ada satu layanan komprehensif pada ibu dan bayi, dan itu ada di RS Sanglah. Kami juga akan berjuang lewat kolega kami di provinsi, agar bisa memperjuangkan BKK ini untuk RSUD Buleleng,” kata Rani. (eps)