Ambisius, Buleleng Target Penambahan Pendapatan

SINGARAJA– Pemerintah Kabupaten Buleleng punya target yang ambisius dalam penyusunan APBD Perubahan 2022. Pemerintah memasang target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 35 miliar.

Dalam dokumen perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tertulis pemerintah memasang target PAD sebesar Rp 455,88 miliar. Itu berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 35,5 miliar, bila dibandingkan dengan PAD yang dipasang pada APBD Induk 2022.

Target itu terbiliang ambisius, karena selama ini pemerintah selalu tertatih-tatih memenuhi target PAD. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021 lalu, pemerintah hanya mampu merealisasikan PAD sebesar Rp 365 miliar, dari target sebesar Rp 395 miliar.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, eksekutif harus bekerja keras agar target tersebut benar-benar tercapai. Ia tak ingin pemerintah hanya memasang target yang terlihat besar, namun tak mampu direalisasikan.

Menurutnya pemerintah kini harus mempertimbangkan menggali potensi pendapatan-pendapatan lain. Dewan kini mendorong pemerintah mengevaluasi kembali pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Supriatna kebijakan pemerintah melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), berhasil meningkatkan pendapatan, namun di sisi lain kebijakan itu memberatkan masyarakat tani.

“Kami justru meminta agar pemerintah mengevaluasi NJOP. Meski nanti ada penurunan pendapatan, tapi kita bisa dorong pendapatan dari sektor lain. Karena PBB itu yang kena juga petani. Kami tidak mau masyarakat akhirnya terbebani,” kata Supriatna.

Untuk menyeimbangkan pendapatan, ia meminta pemerintah melakukan intensifikasi pada sektor lain. Sebab masih ada sepuluh sektor pendapatan pajak yang bisa dikelola lebih optimal. Seperti pajak reklame dan pajak air bawah tanah.

Sementara itu Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, pendapatan yang disusun dalam APBD sudah cukup realistis. Ia mengklaim target pendapatan sudah diperhitungkan secara detil, sehingga APBD yang disepakati bukan APBD semu.

“Memang kami optimistis bisa mencapai. Nanti kan ada pembiayan lain, dana transfer, dan pendapatan BLUD yang bisa menopang PAD kita,” kata Lihadnyana. (eps)