Situasi Belum Pulih dan Potensi Bencana Susulan, Status Keadaan Darurat di Jembrana Diperpanjang

NEGARA – Status keadaan darurat bencana yang ditetapkan Bupati Jembrana I Nengah Tamba, dari 17-30 Oktober, direcncanakan akan diperpanjang. Perpanjangan status tersebut, karena situasi saat ini masih belum pulih dan potensi bencana masih terjadi.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Kamis (27/10). Dengan status keadaan darurat bencana, penyelenggaraan meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan kondisi darurat ke pemulihan. “Kita rencananya memperpanjang masa kedaruratan. Karena situasi masih suasana hujan terus menerus, jadi kita masih mengantisipasi terus,” jelasnya.

Menurut bupati, saat ini masih dalam kondisi darurat bencana, mulai kebutuhan pokok, kesehatan dan kebutuhan infrastruktur. Sehingga untuk memudahkan alokasi anggaran untuk penanganan bencana, harus ditetapkan status keadaan darurat.

Menurut bupati pasca terjadi bencana yang terjadi pada Senin (17/10) pekan lalu, sudah melakukan rapat koordinasi dengan provinsi Bali. Menindaklanjuti rapat koordinasi tersebut, bupati mengumpulkan organsiasi perangkat daerah (OPD) untuk membicarakan mengenai rencana recovery pascabencana.

Salah satu yang dibahas adalah mengenai jembatan Bilukpoh di Jalan Denpasar – Gilimanuk, Kecamatan Mendoyo, akan diperbaiki. Tahun depan sudah dimulai Detail Engineering Design (DED), sehingga tahun 2024 sudah mulai dikerjakan pembangunan.

Mengenai relokasi rumah warga terdampak banjir di Desa Bilukpoh dan Tegalcangkring, Gubernur Bali Wayan Koster sudah menyedikan tanah di Penyaringan dan Tegalcangkring. “Sedangkan rumah warga yang lain yang rusak, seperti di Pebuahan, karena di Desa Banyubiru tidak ada tanah provinsi, maka bisa bergabung di relokasi yang sudah disediakan. Tetapi kalau tidak mau, ada anggaran Rp 50 juta setiap rumah yang rusak berat, ada juga anggaran rusak ringan,” ungkapnya.

Mengenai jembatan desa yang rusak menjadi kewenangan kabupaten, akan menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali. Sebelumya BKK ini diusulkan ke provinsi bukan untuk jembatan dan infrastruktur, sekarang dialihkan untuk penanganan pascabencana. “Saya rasa persolan itu selesai, tinggal menunggu tahun depan,” tegasnya.

Mengenai jembatan yang putus, untuk penanganan darurat agar aktivitas warga tidak terganggu dan siswa bisa sekolah, bupati menyedikan anggaran Rp 1 miliar lebih untuk membuat jembatan darurat, hingga nantinya jembatan permanen dibuat pada tahun 2023.

Terkait dengan warga Lingkungan Bilukpoh Kangin yang masih mengungsi di balai tempek Kertasari, akan dipindahkan ke tempat pengungsian lain. Salah satu alternatifnya adalah mes guru di sekolah terdekat agar lebih nyaman. “Untuk kesehatan. Saya sudah perintahkan dinas kesehatan untuk setiap hari memeriksa kesehatan pengungsi, termasuk kebutuhan pokok pengungsi harus diperhatikan,” tegasnya. (bas/rid)