Relokasi Warga Terdampak Banjir Jembrana Ditarget 2023

NEGARA – Dampak banjir bandang yang terjadi di sejumlah titik di Jembrana, terdata sebanyak 67 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya harus direlokasi. Ini  karena berada di wilayah rawan.

Jumlah terbanyak berada di Desa Penyaringan dan Kelurahan Tegalcangkring yang terdampak banjir bandang sungai Bilukpoh.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP), kepala keluarga yang menempati rumah yang rawan terdampak banjir, rata-rata sudah tiga kali kebanjiran.

Sebagai gambaran, di Kelurahan Tegal Cangkring sebanyak 30 KK dan Desa Penyaringan 17 KK. “Sekitar 20 KK tersebar di sejumlah lokasi yang rusak berat pada saat banjir bandang dan memang berada di kawasan rawan,” ujar Kepala Dinas PUPRPKP Jembrana I Wayan Sudiarta, Senin (31/10/2022).

Warga yang terdampak banjir dan berada di kawasan rawan banjir tersebut, sudah disediakan lahan aset milik Pemerintah Provinsi Bali. Lokasinya berada di Desa Penyaringan seluas 1 hektar dan di Kelurahan Tegalcangkring seluas 20 are. “Relokasi, yang mau direlokasi yang di Tegalcangkring dan Desa Penyaringan,” ujarnya.

Mengenai rumah warga yang ditempati lain,  tergantung masyarakat apakah mau direlokasi ke tanah yang disediakan atau rekonstruksi. “Tergantung ketersediaan anggaran dan tergantung kebersihan yang bersangkutan, karena masih belum sosialisasi,” ujarnya.

Pihaknya masih belum sosialisasi kepada masyarakat karena masih mematangkan lahan untuk relokasi dan warga yang akan direlokasi. “Kalau tanah memang punya provinsi,” ujarnya.

Ketika nantinya sudah ada anggaran untuk relokasi, maka akan menyiapkan rencana pembangunan rumah dengan tipe 36. Sedangkan tangan milik warga sebelumnya, tetap milik warga.

Artinya, dengan relokasi warga masih memiliki hak atas tanah yang ditinggalkan. “Kalau nanti warga mau bangun rumah tidak kita izinkan, karena rawan banjir. Tapi bisa buat kebun dan sawah,” ungkapnya.

Mengenai anggaran untuk pembangunan rumah relokasi, diusulkan kepada BNPB. Serta mengusulkan anggaran BKK Provinsi Bali. Karena relokasi targetnya pada tahun 2023. “Prinsipnya yang mana lebih cepat anggaranya. Yang mana anggaranya siap,” tegasnya.

Seperti diketahui, banjir bandang yang terjadi di sungai Bilukpoh membuat rumah warga rusak parah. Bahkan sejumlah rumah hilang total, tersisa pondasi. Rumah rusak karena diterjang banjir yang membawa material kayu dan tanah. (m.basir/radar bali)