Cegah Permainan Pajak, Gubernur Koster Terapkan PHR Online

DENPASAR – Tingginya deviasi (penyimpangan)  Pajak Hotel dan Restoran (PHR) antara yang diterima dibandingkan  jumlah hotel dan restoran yang ada di Bali akhir-akhir ini,

membuat Gubernur Bali Wayan Koster berencana menerapkan sistem PHR online serentak di seluruh Bali.

Konsep itu dirancang bersama Koordinator Wilayah Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Rahmat Suwandha,

Sekretaris Pemerintah Provinsi Bali I Dewa Made Indera, Perwakilan OPD Penghasil Pemerintah Provinsi Bali serta Kabupaten/Kota, di ruang rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Rencana ini dinyatakan sebagai tindak lanjut pertemuan dengan pimpinan KPK pada, 25 Oktober yang lalu tentang transparansi penerimaan pendapatan daerah.

“Sampai saat ini yang benar-benar menerapkan sistem PHR Online di Bali adalah Kabupaten Badung dan kita bisa melihat PAD Badung

yang transparan hingga saat ini, dan saya ingin seluruh Kabupaten/Kota di Bali bisa menerapkan itu,” tegasnya.

Dengan demikian ia berharap sistem online ini terintegrasi di seluruh Kabupaten/Kota dengan memakai satu aplikasi dan Pemprov Bali pun bisa mengaksesnya.

“Ini merupakan implementasi dari program Nangun Sat Kerthi Loka Bali, One Island, One Management, dan One Commando,” imbuhnya.

Karena itu, Koster menginstruksikan beberapa hal untuk melancarkan rencana tersebut yang tentu saja bertujuan mendongkrak PAD masing-masing Kabupaten/Kota serta kesejahteraan masyarakat Bali.

Instruksi tersebut antara lain, menyempurnakan database hotel dan restoran yang terdapat di masing-masing kabupaten/kota

serta menyiapkan sistem terintegrasi bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika dan BPD Bali.

“Nanti saya inginnya setiap pembayaran yang terjadi di Hotel dan Restoran bisa langsung dipotong dan disetor ke kas daerah,” tandasnya.

Sementara itu,  Koordinator Wilayah Korsup Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha, mengatakan jika penerimaan pendapatan sangat rentan dan dijadikan lading untuk korupsi.

Selama ini KPK menjadikan pendapatan sebagai pilar utama pencegahan korupsi. “Jadi sektor penerimaan pendapatan sangat rentan terhadap praktik korupsi,” jelasnya.

Melalui sistem PHR Online ini, ia mengatakan bahwa akan tersedia sistem yang transparan mengenai sektor pendapatan di Bali.

Utamanya dari hotel dan restoran. Sistem ini, menurutnya, bisa mencegah potensi pemerasan kepada wajib pajak melalui penggelembungan nilai pajak, serta manipulasi data karena adanya face to face antara wajib pajak dan pemeriksa pajak.

“Jadi kita cegah kerugian Negara sedini mungkin,” imbuhnya. Mengenai rencana PHR Online tersebut, pihaknya sangat  berharap pemaksimalan sistem yang sudah dibangun di SKPD tertentu.

Yaitu, mengintegrasikan sejumlah data antar SKPD melalui sistem yang disepakati. Termasuk integrasi data dapat diawali dengan aspek tax clearance, antara data perizinan dengan data penerimaan pajak daerah.

Sementara mengenai tindak lanjut tentang rencana tersebut Ia mengaharapkan ke depan akan ada koordinasi teknis antar pemangku kepentingan,

sosialisasi secara menyeluruh terhadap rencana dimaksud baik melalui pemasangan spanduk maupun pemberitaan media, serta mengundang wajib pajak.

Sementara mengenai rencana PHR Online terintegrasi tersebut, pihak BPD Bali serta Kabupaten/Kota sangat mendukung rencana tersebut, serta menyatakan kesiapan mereka menjalankan rencana tersebut.